Maharati News – Muara Teweh, Bupati Barito Utara H. Nadalsyah dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, didampingi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), menghadiri pertemuan dan arahan Presiden RI secara virtual tentang Pengendalian Inflasi di Daerah, Senin (12/9/22).
Pertemuan yang dilaksanakan secara luring di Istana Negara itu dihadiri oleh kementerian dan lembaga terkait, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang inflasi daerahnya tinggi, dan diikuti secara daring (virtual) oleh Kepala Daerah se-Indonesia.
Dalam kesempatan itu Presiden RI mengarahkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk bekerja bersama dalam menghadapi inflasi yang diakibatkan naiknya harga migas dunia.
Presiden bahkan meminta Gubernur, Bupati/Walikota mengalokasikan 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk mensubsidi biaya transport harga bahan pokok ataupun untuk bansos kepada masyarakat.
“Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan sudah dikeluarkan sebagai landasan penggunaan 2% dana itu untuk bansos,” jelas Jokowi.
Mengenai bentuk bantuan yang akan diberikan, Presiden tidak membatasi dalam bentuk sembako.
Presiden Jokowi meminta Pemda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Misal untuk daerah pesisir, disarankan agar bantuan berupa subsidi solar, lalu untuk UMKM subsidi bahan baku, dan untuk ojek online di perkotaan berupa bantuan sosial,” tutur Jokowi.
Presiden juga menghimbau kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang inflasi cukup tinggi agar mengambil langkah preventif untuk menekan inflasi.
Kalimantan Tengah termasuk dalam 10 daerah yang mengalami inflasi cukup tinggi.
“Realisasi Pemda baru mencapai 47%, saya instruksikan agar anggaran yang ada sudah dilaksanakan, karena APBD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar,” pungkas Jokowi. (Perdi/MN).