Maharati News – Palangka Raya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) kota Palangka Raya menggelar ruang diskusi publik, di Gedung Pusat Pengembangan IPTEK dan Inovasi Gambut (PPIIG) Universitas Palangka Raya, Kamis (31/8/23).
Adapun tema ialah Diskursus Penunjukan PJ Kepala Daerah Kota Palangka Raya 2023-2024, Urgensi Peluang dan Tantangan
Terlaksananya kegiatan diskusi ini diadakan sebagai respon terhadap penunjukan Pejabat Sementara (PJ) Kepala Daerah, yang akan habis masa jabatan.
Ketua Umum Himpi Kota Palangka Raya Shehab Efendi mengatakan, pembahasan yang dilaksanakan pada kali ini mengenai berbagai aspek terkait penunjukan PJ Kepala Daerah, termasuk persoalan legalitas, tugas dan kewenangan, serta tantangan bagi PJ Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya.
“Selain itu, diskusi publik ini menyatakan bahwa penunjukan PJ Kepala Daerah merupakan suatu kebijakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat atau kekosongan kepala daerah dalam jangka waktu tertentu,” imbuhnya.
Penunjukan tersebut harus tetap memperhatikan aspek legalitas dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, PJ Kepala Daerah harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama.
“HIPMI berharap bahwa diskusi publik ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait penunjukan PJ Kepala Daerah serta menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penunjukan tersebut. Semoga kedepannya, PJ Kepala Daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah dan masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Damang se-Kalteng Kardinal Tarung, mengharapkan, kepada stakeholder terkait terutama Kemendagri agar dipertimbangkan orang daerah sendiri yang disetujui sebagai menjabat Pj Kepala Daerah, karena lebih mengetahui sosial budaya setempat, sehingga dapat mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan sosial budaya setempat.
“Saya berharap semangat otonomi daerah agar dapat diwujudkan nyatakan dan dikobarkan agar diberikan kepercayaan kepada daerah, jangan diabaikan,” pungkasnya. (Perdi/MN).