Palangka Raya | Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Sinergisitas Rencana Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Karhutla Tahun 2025.
Acara ini dilaksanakan di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Selasa (20/8/2024), dihadiri oleh perwakilan BPBD Kabupaten/Kota se-Kalteng yang menangani urusan Penyusunan Program.
Kepala Pelaksana BPBPK Prov. Kalteng, Ahmad Toyib, mengungkapkan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antar BPBD di seluruh Kalimantan Tengah dalam penanggulangan Karhutla. Setiap BPBD Kabupaten/Kota membawa dokumen penting seperti Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Proposal Permohonan Dukungan Penanggulangan Karhutla Tahun 2025.
“Saya mengajak kita semua untuk bersyukur atas keberhasilan pelaksanaan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024 yang berlangsung tanpa kabut asap,” ujar Toyib.
Meskipun musim kemarau yang dimulai sejak Juli 2024 memicu beberapa kejadian Karhutla di berbagai wilayah, seperti Kalampangan, Bengaris, dan Sebangau Kuala, upaya bersama BPBD dan pihak terkait lainnya berhasil melakukan pemadaman dengan cepat dan tuntas.
Toyib juga menyoroti prakiraan cuaca dari BMKG yang memperkirakan curah hujan rendah hingga menengah di Kalimantan Tengah hingga September 2024. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap Karhutla harus tetap dijaga hingga musim hujan tiba pada Oktober 2024.
Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Toyib menekankan pentingnya persiapan dini dalam menghadapi Karhutla. Pada tahun 2023, pengendalian Karhutla yang dilakukan lebih awal sebelum musim kemarau terbukti efektif. Dengan persiapan SDM, anggaran, dan sarana prasarana yang matang, respons terhadap Karhutla dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
Namun, Toyib juga mengakui bahwa kesiapan di lapangan bervariasi di setiap wilayah. “Di beberapa lokasi, persiapan sudah relatif baik, tetapi di lokasi lain masih terkendala,” jelasnya. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sinergi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan pengendalian Karhutla.
Toyib juga menekankan pentingnya peran BPBD Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla. “BPBD harus optimal dalam mendukung Kepala Daerah untuk melaksanakan mandat ini,” tegasnya.
Sebagai penutup, Toyib menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah atas kolaborasi dalam pengendalian Karhutla, terutama dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk mendukung BPBD. Ia menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan Kalimantan Tengah bebas kabut asap.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kotim Multazam, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Katingan Markus, Plt. Kalaksa Kapuas Saribi, Kabid Perlindungan dan KSDAE Dishut Kalteng Fritno, serta berbagai pejabat lainnya dari BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah. (mnc-perdi).