Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Kalimantan Tengah 2024 diprediksi menjadi salah satu pertarungan politik paling sengit dalam sejarah provinsi ini. Namun, di balik hiruk-pikuk janji-janji manis yang telah bertebaran, ada ancaman besar yang membayangi proses demokrasi ini: penyalahgunaan jabatan, terutama dalam konteks politik pertahanan. Ancaman ini bukan hanya mengaburkan persaingan yang adil, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi stabilitas politik dan sosial di Kalimantan Tengah.
Politik Pertahanan dalam Konteks Pilkada
Politik pertahanan umumnya merujuk pada kebijakan dan strategi suatu negara dalam mempertahankan diri dari ancaman internal dan eksternal. Namun, dalam konteks Pilkada, politik pertahanan dapat diartikan sebagai bagaimana pejabat yang berkuasa menggunakan pengaruh, wewenang, dan sumber daya untuk mempertahankan kekuasaannya atau mendukung kandidat tertentu. Ini bisa terjadi melalui manipulasi hukum, penggunaan anggaran negara untuk kampanye terselubung, dan mobilisasi aparat keamanan.
Kalimantan Tengah, dengan posisi strategisnya di Pulau Kalimantan dan potensi sumber daya alamnya yang melimpah, menjadi panggung politik yang menarik bagi berbagai pihak. Pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk para petahana, bisa saja tergoda untuk menggunakan wewenang mereka guna memperkuat posisi politik mereka dalam Pilkada.
Modus Penyalahgunaan Jabatan
Salah satu bentuk penyalahgunaan jabatan yang sering terjadi dalam Pilkada adalah penggunaan anggaran pemerintah untuk mendanai kegiatan kampanye. Pejabat yang berkuasa mungkin menggunakan program-program pembangunan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik. Dalam beberapa kasus, proyek-proyek yang seharusnya dijalankan untuk kepentingan rakyat malah dijadikan ajang promosi bagi petahana atau calon yang didukungnya. Misalnya, proyek infrastruktur yang dipercepat menjelang Pilkada, pemberian bantuan sosial yang lebih sering dilakukan, atau pemberian fasilitas publik yang tidak merata.
Selain itu, pejabat keamanan juga berpotensi disalahgunakan dalam proses politik ini. Ada kekhawatiran bahwa aparat negara, seperti TNI dan Polri, akan dilibatkan dalam menjaga stabilitas politik, tetapi di sisi lain mereka juga bisa dimobilisasi untuk menjaga kepentingan kelompok tertentu. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses Pilkada, di mana aparat yang seharusnya netral justru digunakan untuk melanggengkan kekuasaan.
Ancaman Bagi Demokrasi
Penyalahgunaan jabatan dalam Pilkada Kalteng 2024 dapat mengancam demokrasi di tingkat lokal dan nasional. Pertama, hal ini mencederai prinsip demokrasi yang mengedepankan persaingan yang adil dan transparan. Dengan memanfaatkan sumber daya negara, pejabat yang berkuasa bisa dengan mudah mengungguli lawan-lawannya tanpa harus berkompetisi secara sehat. Akibatnya, rakyat tidak mendapatkan pilihan yang objektif, karena satu pihak sudah mendominasi jalannya kampanye.
Kedua, penyalahgunaan jabatan dapat memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi politik. Ketika rakyat merasa bahwa pemimpin yang terpilih tidak didasarkan pada suara mereka secara murni, kepercayaan terhadap sistem politik akan terkikis. Ini bisa memicu ketidakpuasan, protes, bahkan konflik sosial yang lebih besar.
Jalan Keluar: Menjaga Netralitas dan Transparansi
Untuk menghindari penyalahgunaan jabatan di Pilkada Kalimantan Tengah 2024, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh berbagai pihak. Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah dan sumber daya publik dalam masa kampanye. Setiap indikasi penyalahgunaan harus ditindaklanjuti dengan cepat dan tegas.
Kedua, peran media juga sangat penting dalam menjaga transparansi. Media harus mampu menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Masyarakat Kalimantan Tengah berhak tahu jika ada penyimpangan dalam proses politik yang sedang berjalan.
Ketiga, partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan. Masyarakat yang sadar dan paham akan hak-haknya sebagai pemilih tidak mudah terbuai oleh janji-janji atau program-program yang bersifat sementara. Edukasi politik yang memadai bisa menjadi kunci untuk membangun pemilih yang kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh penyalahgunaan kekuasaan.
Kesimpulan
Pilkada Kalimantan Tengah 2024 tidak hanya menjadi ajang politik biasa, tetapi juga ujian bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Penyalahgunaan jabatan, terutama dalam konteks politik pertahanan, merupakan ancaman nyata yang harus diwaspadai. Jika dibiarkan, praktik-praktik semacam ini dapat merusak demokrasi lokal dan menimbulkan dampak yang lebih luas bagi tatanan politik nasional.
Oleh karena itu, semua pihak mulai dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, hingga masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga agar Pilkada ini berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Pemimpin yang terpilih harus benar-benar lahir dari kehendak rakyat, bukan hasil manipulasi kekuasaan. Kalimantan Tengah dan seluruh Indonesia berhak atas pemilu yang bersih dan berintegritas.