MAHARATINEWS, Palangka Raya – Anggota DPD RI, Teras Narang, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor perkebunan di Kalimantan Tengah.
Hal ini ia sampaikan dalam kunjungan kerja ke Dinas Perkebunan Kalteng, di mana ia berdiskusi langsung dengan Kepala Dinas Rizky R. Badjuri, Senin (24/3/2025) pagi.
Dalam pertemuan itu, Teras mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Dinas Perkebunan dalam mengembangkan sektor ini. “Apa yang dilakukan Pak Kadis sejalan dengan tekad Gubernur dan kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo. Kita harapkan sinergi ini terus diperkuat,” katanya.
Teras juga berharap, pemerintah kabupaten dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan di tingkat pusat dan provinsi.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan persoalan perkebunan, terutama dalam kaitannya dengan kepemilikan lahan dan kawasan hutan. “Jika ada masalah, mari duduk bersama dan musyawarah. Tidak semua hal harus diselesaikan dengan konflik. Ini adalah semangat Huma Betang yang harus kita jaga,” ujarnya.
Menanggapi laporan Satgas Garuda mengenai satu juta hektare perkebunan yang berada di atas lahan hutan lindung, Teras meminta semua pihak menunggu hasil kajian resmi. “Ini adalah proses yang harus didasarkan pada data, fakta, dan aturan. Kita lihat bagaimana perkembangannya dan harapkan penyelesaian yang baik,” katanya.
Teras menyinggung sejarah regulasi tata ruang di Kalteng, yang dulu sempat mengalami ketidakpastian.
“Dulu kita punya Perda Nomor 8 Tahun 2003, tapi kemudian ada surat dari Menteri Kehutanan yang membuat perda itu tidak berlaku. Akibatnya, selama beberapa tahun, kita tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Baru pada 2015, kita punya Perda Nomor 5 Tahun 2015 yang mencoba menyesuaikan dengan kebijakan pusat,” jelasnya.
Menurut Perda Nomor 5 Tahun 2015, sekitar 82% wilayah Kalteng merupakan kawasan hutan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor perkebunan.
“Karena itu, kita harapkan Satgas Garuda bisa duduk bersama dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik. Yang penting ada penyelesaian yang memberikan manfaat bagi semua pihak,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rizky R. Badjuri, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan dengan pendekatan komprehensif.
“Kita tidak hanya melihat ke belakang, tapi lebih fokus ke solusi ke depan. Saat ini, program plasma sudah mencapai 31%, dan kita berharap ada pengelolaan lebih lanjut agar manfaatnya lebih luas,” katanya.
Ia juga berharap Satgas Garuda dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengelola kawasan perkebunan yang terdampak regulasi. “Mudah-mudahan ada solusi terbaik, sehingga program perkebunan rakyat dapat terus berkembang tanpa kendala,” pungkasnya.
Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder lainnya, diharapkan sektor perkebunan di Kalteng dapat berkembang lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. (mnc-red)
