MAHARATINEWS, Palangka Raya – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kawasan ekowisata, termasuk Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat. Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin meminta penanganan di kawasan tersebut dipercepat, disertai penambahan sarana dan prasarana pemadaman.
Riska mengatakan, kebakaran yang berlangsung cukup lama membutuhkan dukungan lintas sektor agar api tidak terus meluas dan dampaknya terhadap masyarakat maupun kawasan konservasi dapat ditekan.
“Kami berharap pada saat Pak Menhut melakukan kunjungan ke Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya di wilayah Tanjung Puting dan desa-desa sekitar, penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya,” ujar Riska, usai memimpin Rapat Paripurna Ke-9 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (13/10/2026) siang.
Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Kalteng, pemerintah kabupaten, BPBD, pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pemadaman di sejumlah wilayah terdampak.
Namun, menurutnya, upaya tersebut masih perlu diperkuat, terutama melalui penambahan peralatan yang mendukung petugas menghadapi kebakaran di lapangan.
Riska menyebut Gubernur Kalteng juga memprioritaskan pemenuhan sarana pemadaman, termasuk flexing tank dan mobil pemadam, untuk kabupaten dan kota yang mengalami dampak cukup luas.
Luas Kebakaran Jadi Perhatian
Kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting bukan persoalan kecil. Berdasarkan laporan detikKalimantan pada 18 September 2026, luas kawasan TNTP yang terbakar mencapai 4.524 hektare berdasarkan pemantauan hingga 17 September. Petugas menghadapi kendala karena sebagian lokasi berada di kawasan bergambut dan rawa yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan akan dukungan peralatan dan metode pemadaman yang sesuai dengan karakteristik medan.
Riska juga menyoroti keterbatasan penggunaan helikopter water bombing akibat kondisi cuaca dan jarak pandang. Ia berharap Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat memperkuat upaya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu mendatangkan hujan.
“Kita sangat mengharapkan hujan. Harapannya, dari pihak BMKG dan BNPB pusat juga bisa membantu agar ada hujan buatan yang sampai ke Kalimantan Tengah,” katanya.
Terkait anggaran penanggulangan bencana, Riska mengaku belum memperoleh informasi terbaru mengenai besaran alokasi yang tersedia. Ia menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan pemerintah kabupaten terdampak.
Bagi DPRD Kalteng, percepatan pemadaman, kecukupan sarana, dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian Taman Nasional Tanjung Puting.