MAHARATINEWS, Palangka Raya – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) membuka kemungkinan mengusulkan pemblokiran aplikasi transportasi online yang tidak mematuhi ketentuan pemerintah daerah. Langkah tersebut disiapkan sebagai bentuk tindak lanjut apabila perusahaan aplikator tetap mengabaikan aturan yang berlaku di wilayah Kalteng.
Kepala Dishub Kalteng, Yulindra Dedy, mengatakan pemerintah daerah dapat menyampaikan permohonan pemblokiran kepada kementerian terkait. Sebab, kewenangan untuk memblokir layanan aplikasi berada di pemerintah pusat, bukan pada pemerintah provinsi.
“Kita bisa bersurat ke kementerian untuk meminta pemblokiran di wilayah Kalimantan Tengah bagi aplikator yang tidak mematuhi,” kata Yulindra saat diwawancarai di Kantor Dishub Kalteng, belum lama ini.
Menurutnya, langkah tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan sepihak pemerintah daerah. Dishub perlu membangun koordinasi dengan kementerian yang memiliki kewenangan terhadap perizinan dan pengawasan perusahaan aplikasi.
Yulindra menyebut pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membantu menghadirkan perwakilan perusahaan aplikator ke Kalimantan Tengah. Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kewajiban perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalteng.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Dishub adalah belum adanya kantor cabang atau kantor administrasi sejumlah aplikator di daerah. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pemerintah ketika harus menyampaikan pengaduan maupun meminta pertanggungjawaban perusahaan atas persoalan layanan di lapangan.
“Kalau ada pengaduan, jelas ke mana larinya. Kalau langsung ke pusat, tentu tidak mudah bagi kita melakukan koordinasi,” ujarnya.
Dishub berharap perusahaan aplikasi tidak hanya menjalankan kegiatan usaha di Kalteng, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan daerah serta menyediakan saluran koordinasi yang jelas.
Yulindra menegaskan, pemerintah daerah tetap mengedepankan komunikasi dengan perusahaan aplikator. Namun, apabila ketentuan yang berlaku tidak dipatuhi, Dishub akan menempuh jalur koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meminta tindakan lebih lanjut.

