Tarif Angkutan Online Rp5.500 per Kilometer di Kalteng Belum Berjalan Maksimal

Tarif Angkutan Online Rp5.500 per Kilometer di Kalteng Belum Berjalan Maksimal
Foto. Ilustrasi

MAHARATINEWS, Palangka Raya – Penetapan tarif batas bawah angkutan sewa khusus atau taksi online sebesar Rp5.500 per kilometer di Kalimantan Tengah (Kalteng) belum sepenuhnya berjalan di lapangan. Dinas Perhubungan (Dishub) Kalteng masih berupaya menyinkronkan kebijakan tersebut dengan perusahaan aplikator agar ketentuan tarif benar-benar diterapkan.

Kepala Dishub Kalteng, Yulindra Dedy, mengatakan pihaknya telah menyurati empat perusahaan aplikasi, yakni Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive. Pemanggilan tersebut bertujuan menyampaikan keputusan gubernur sekaligus meminta komitmen aplikator untuk menjalankan ketentuan tarif di wilayah Kalteng.

“Keputusan Gubernur tidak akan bisa jalan kalau tidak didukung oleh aplikator,” kata Yulindra saat diwawancarai di Kantor Dishub Kalteng, belum lama ini.

Menurutnya, perusahaan aplikator memiliki peran penting karena pengaturan tarif yang muncul dalam aplikasi berada di bawah kendali kantor pusat masing-masing perusahaan. Sementara itu, sebagian besar kantor pusat aplikator berada di Jakarta.

Yulindra mencontohkan pengalaman daerah lain ketika kebijakan tarif sudah ditetapkan, tetapi tidak seluruh aplikator menjalankannya. Kondisi tersebut berpotensi membuat persaingan tarif tidak seimbang karena pengemudi dan penumpang dapat beralih ke aplikasi yang menawarkan harga lebih murah.

“Kalau satu aplikator menjalankan, sementara yang lain tidak, akhirnya pelanggan bisa beralih ke aplikasi yang dianggap lebih murah. Ini yang tidak kita harapkan terjadi di Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Ia menegaskan, penyesuaian tarif bukan dimaksudkan untuk membatasi promosi. Aplikator tetap diperbolehkan memberikan diskon, tetapi potongan harga tersebut tidak boleh membuat tarif dasar berada di bawah ketentuan pemerintah.

“Kalau mau diskon-diskon yang lain silakan. Tapi diskonnya tidak terkait tarif dasar. Tarif dasarnya tetap,” tegasnya.

Penetapan tarif Rp5.500 per kilometer tersebut merupakan tarif batas bawah, bukan tarif tunggal. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/2500/2026, tarif batas bawah ditetapkan Rp5.500 per kilometer dan tarif batas atas Rp6.500 per kilometer. Keputusan itu juga mengatur tarif awal minimal Rp16.000 untuk perjalanan maksimal tiga kilometer pertama.

Adapun dasar penyelenggaraan angkutan sewa khusus di Kalteng sebelumnya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2019. Dalam Pasal 29, perusahaan aplikasi dilarang menetapkan tarif maupun memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Yulindra menjelaskan, penyesuaian tarif mempertimbangkan aspirasi pengemudi serta tingginya biaya operasional kendaraan di Kalteng. Harga suku cadang yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa, biaya pengiriman, dan kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi sejumlah pertimbangan dalam perhitungan.

Selain meminta kepatuhan terhadap tarif, Dishub juga mendorong setiap aplikator memiliki kantor cabang atau perwakilan di Kalteng. Keberadaan kantor tersebut dinilai penting agar pengaduan pengemudi maupun persoalan pelayanan dapat ditangani secara langsung di daerah.

“Kalau ada pengaduan, jelas ke mana larinya. Kalau semuanya langsung ke pusat, tentu tidak mudah bagi kita untuk melakukan koordinasi,” ungkapnya.

Dishub Kalteng juga membuka kemungkinan mengusulkan pemblokiran aplikasi kepada pemerintah pusat apabila perusahaan tidak mematuhi ketentuan daerah. Namun, Yulindra mengakui kewenangan pemblokiran berada di tingkat pusat sehingga langkah tersebut harus ditempuh melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

“Kita bisa bersurat ke kementerian untuk meminta pemblokiran di wilayah Kalimantan Tengah bagi aplikator yang tidak mematuhi ketentuan,” pungkasnya.

Penulis: perdi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *