MAHARATINEWS, Pontianak – Persoalan banjir yang terus berulang di Kota Pontianak mendapat sorotan dari tokoh nasional Kalimantan Barat, Prof. Dr. Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim. Ia mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengambil langkah lebih tegas, termasuk membongkar tanah urukan dan bangunan yang menutup aliran sungai maupun saluran drainase.
Menurut Habib Pangeran, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membersihkan parit atau mengeruk sedimen. Pemerintah juga harus berani menertibkan bangunan dan timbunan tanah yang menghambat aliran air, terutama pada jalur yang menghubungkan kawasan permukiman dengan sungai.
“Pemkot Pontianak harus berani mengambil tindakan tegas. Kalau ada tanah urukan atau bangunan yang menutup aliran sungai dan saluran air, harus ditertibkan. Jangan sampai kepentingan pribadi mengorbankan kepentingan masyarakat luas,” ujar Habib Pangeran, dalam keterangan resminya, Kamis (19/11/2026) siang.
Ia menilai, penyempitan hingga tertutupnya parit dan anak sungai dapat menghambat aliran air menuju Sungai Kapuas. Kondisi tersebut berpotensi memperparah genangan ketika hujan deras terjadi bersamaan dengan pasang air laut atau rob.
Habib Pangeran juga mengingatkan bahwa normalisasi saluran tidak akan memberikan hasil maksimal apabila titik-titik penyumbatan di bagian hilir masih dibiarkan. Karena itu, penanganan banjir perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari saluran lingkungan hingga jalur pembuangan utama.
“Normalisasi parit tidak akan efektif jika bagian hilir atau badan sungainya sendiri masih tertutup tanah timbunan dan bangunan permanen. Pemkot harus berani menegakkan aturan tata ruang tanpa tebang pilih,” tegasnya.
Selain menghambat aliran air, bangunan yang menutup permukaan parit juga dapat menyulitkan petugas melakukan pembersihan dan pengerukan. Sampah serta sedimen yang menumpuk di saluran berisiko semakin mengurangi kapasitas drainase, sehingga air lebih mudah meluap ke jalan dan permukiman.
Ia meminta instansi terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), melakukan pendataan terhadap saluran dan aliran sungai yang mengalami penyempitan atau tertutup bangunan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu status lahan, fungsi saluran, serta keberadaan bangunan yang menghalangi aliran air. Jika terbukti melanggar ketentuan, penertiban hingga pembongkaran harus dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku.
“Jangan hanya melakukan pengerukan di lokasi yang mudah dijangkau. Sumber persoalannya juga harus diselesaikan. Jika memang ada bangunan yang melanggar dan menutup saluran air publik, pemerintah harus berani menertibkannya,” katanya.
Habib Pangeran berharap langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan banjir jangka panjang di Pontianak. Ia menilai keselamatan warga dan kepentingan publik harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan genangan setiap musim hujan maupun ketika air pasang.

