MAHARATINEWS, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) membawa sejumlah program unggulan dalam menghadapi penilaian keterbukaan informasi publik 2026. Mulai dari kanal Satu Data Kalteng, layanan pengaduan Lapor Pak Gub yang dapat diakses 24 jam, hingga penyediaan 1.500 perangkat Starlink bagi masyarakat di wilayah pedalaman.
Program-program tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat mengikuti Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam agenda tersebut, Edy didampingi Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng Adiah Chandra Sari. Ia memaparkan berbagai langkah pemerintah daerah sekaligus menjawab pertanyaan tim panelis yang terdiri dari Ketua Bidang Regulasi Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Rini Purwandari, Executive Director of The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto, serta Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Desiana Samosir.
Edy menjelaskan, Satu Data Kalteng menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat. Sementara itu, kanal Lapor Pak Gub disiapkan untuk memudahkan warga menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan kepada pemerintah.
“Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi, salah satunya kita sudah membuat kanal Satu Data Kalteng. Kemudian, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi dan memudahkan mereka untuk menyampaikan aspirasi, salah satunya kita membuat kanal Lapor Pak Gub, di mana itu 1×24 jam,” jelas Edy dalam wawancara di sela kegiatan.
Tidak hanya melalui layanan digital, Pemprov Kalteng juga berupaya menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses internet. Salah satunya dengan menyediakan 1.500 Starlink bagi masyarakat pedalaman yang berada di wilayah blank spot.
“Jadi, ini salah satu pentingnya keterbukaan informasi publik itu diberikan supaya apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi tentang pembangunan bisa balance dengan masukan dari masyarakat,” imbuhnya.
Edy berharap keterbukaan informasi publik di Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh informasi sekaligus terlibat dalam menyampaikan masukan terhadap kebijakan dan pembangunan daerah.
Pemprov Kalteng kembali lolos ke tahap Presentasi Uji Publik setelah mengikuti rangkaian penilaian Monev KIP 2026. Pada tahap ini, penilaian tidak hanya melihat pemenuhan standar layanan informasi, tetapi juga mengukur sejauh mana kebijakan keterbukaan informasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Mengusung tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”, uji publik tersebut menitikberatkan pada komitmen pimpinan, efektivitas kebijakan, serta dampak pelaksanaannya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.