MAHARATINEWS, Palangka Raya – Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kalimantan Tengah belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang emas tradisional. Pasalnya, setelah wilayah pertambangan ditetapkan pemerintah pusat, penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) masih menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah.
Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah yang juga Anggota MPR RI, Sigit K. Yunianto, menegaskan perjuangan WPR bukan untuk memberikan ruang kepada perusahaan bermodal besar, melainkan melindungi masyarakat yang selama ini melakukan penambangan secara tradisional.
“Untuk memberikan kepastian hukum kepada saudara-saudara kami penambang tradisional. Bukan penambang yang pakai alat berat. Kalau yang penambang pakai alat berat, itu sudah bukan itu. Itu sudah perusahaan,” kata Sigit dalam Sarasehan Kebangsaan di Eltipark, Kota Palangka Raya, Jumat (13/11/2026) malam.
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MB.01/MEM.B/2026, penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pada 12 Februari 2026. Sebelumnya, usulan awal WPR yang dipublikasikan Dinas ESDM Kalteng pada 13 Maret 2025 mencakup lima kabupaten, yakni Murung Raya, Sukamara, Pulang Pisau, Kotawaringin Barat, dan Gunung Mas.
Menurut Sigit, keberadaan WPR harus segera ditindaklanjuti dengan penerbitan IPR agar masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan kegiatan pertambangan.
“Nanti regulasinya gimana? IPR-nya dikeluarin sama Pak Gubernur. Nanti regulasinya gimana? Saya tetap akan kawal. Supaya semuanya ini mendapatkan kepastian hukum,” katanya.
“Kalau tidak segera dilakukan, maka lama-lama Sungai Kahayan itu banyak penambang juga. Akhirnya apa? Deforestasi. Deforestasi sudah disebabkan oleh pembukaan lahan. Kalau ditambah lagi tidak diatur penambang emas ini, akhirnya nanti tambah bahaya dampaknya,” tambah Sigit.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menuntaskan tahapan pengelolaan dan penerbitan IPR. Dengan demikian, masyarakat penambang tradisional memperoleh kepastian hukum sekaligus aktivitas pertambangan dapat dikendalikan dan diawasi.