MAHARATINEWS, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Keputusan tersebut disampaikan setelah Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, Gibran juga telah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo mengenai langkah yang akan diambilnya.
Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Namun, Presiden menyatakan menghormati pilihan Gibran setelah muncul perkembangan hukum terkait pemenuhan persyaratan jabatan berdasarkan sistem konstitusi Indonesia.
Dalam keterangannya, Prabowo menyampaikan penghargaan atas peran dan kontribusi Gibran selama mendampinginya, sejak memperoleh mandat rakyat hingga menjalankan pemerintahan selama dua tahun terakhir.
Menurut Presiden, berbagai capaian pemerintah dalam periode tersebut tidak terlepas dari kontribusi Gibran.
Prabowo juga menyampaikan dukungan kepada Gibran dan keluarganya. Ia meyakini Gibran masih memiliki perjalanan pengabdian yang panjang ke depan.
Keputusan pengunduran diri tersebut menjadi perkembangan besar dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yang sebelumnya memperoleh mandat rakyat melalui Pemilihan Presiden 2024.
Polemik Ijazah Mulai Mengguncang Posisi Gibran
Persoalan yang menyeret nama Gibran bermula dari polemik persyaratan pendidikan yang digunakan saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Keabsahan dokumen pendidikan tersebut menjadi perhatian publik dan memunculkan perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Persoalan itu kemudian berkembang ke ranah hukum. Sejumlah pihak mempertanyakan legalitas dokumen yang digunakan Gibran, sehingga isu tersebut terus menjadi sorotan di tengah perjalanan pemerintahannya.
Putusan MA Memperbesar Tekanan Hukum
Perkembangan persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Putusan tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan bagi Wakil Presiden.
Persoalan hukum itu turut memicu desakan agar status dan kelanjutan jabatan Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
120 Anggota DPR Dorong Proses Pemakzulan
Tekanan politik terhadap Gibran juga berkembang di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut mendukung petisi yang mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat terkait posisi Wakil Presiden.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik setelah polemik persyaratan pendidikan Gibran mencuat.
Namun, dukungan terhadap petisi tidak serta-merta membuat seorang Wakil Presiden diberhentikan. Proses pemakzulan harus melalui tahapan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Surat Pengunduran Diri Diserahkan kepada MPR
Di tengah perkembangan persoalan hukum dan politik tersebut, Gibran akhirnya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.
Pada Kamis (12/11/2026), Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan MPR di Jakarta.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut. Dalam suratnya, Gibran menyatakan mengundurkan diri atas permintaan sendiri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029.
Surat tersebut menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti keputusan pengunduran diri melalui mekanisme kelembagaan.
MPR Siapkan Proses Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Pengunduran diri Gibran selanjutnya membuka proses pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila jabatan Wakil Presiden kosong, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi proses penentuan Wakil Presiden pengganti.
Dengan perkembangan ini, perhatian publik selanjutnya tertuju pada langkah MPR dan Presiden dalam menjalankan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden hingga akhir masa pemerintahan 2024–2029.