MAHARATINEWS, Palangka Raya – Realisasi anggaran pemerintah kabupaten di Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga akhir Oktober 2026 belum menunjukkan capaian yang merata. Sejumlah daerah masih mencatat penyerapan di bawah rata-rata realisasi kabupaten/kota se-Kalteng, bahkan ada yang belum mencapai 50 persen.
Dalam paparan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra), Barito Selatan disebut mencatat realisasi keuangan 45,53 persen. Disusul Barito Utara sebesar 46,38 persen dan Seruyan 53,03 persen.
Angka tersebut menjadi perhatian karena realisasi keuangan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalteng secara gabungan baru mencapai Rp13,09 triliun atau 58,74 persen dari total pagu Rp22,29 triliun. Sementara realisasi fisiknya berada di angka 66,51 persen.
Jika dibandingkan dengan target realisasi keuangan Triwulan III sebesar 85 persen, capaian gabungan kabupaten/kota masih tertinggal 18,49 poin persentase.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kecepatan pelaksanaan program pembangunan di masing-masing daerah. Sebab, rendahnya penyerapan anggaran perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan angka dalam laporan keuangan, tetapi juga harus dikaitkan dengan perkembangan kegiatan yang dibiayai APBD.
Pertanyaan tersebut penting dijawab pemerintah daerah. Sebab, anggaran yang belum terealisasi tidak boleh berujung pada tertundanya pembangunan maupun pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Di sisi lain, tingginya penyerapan juga bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pemerintah daerah tetap harus memastikan setiap belanja dilaksanakan sesuai aturan, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat nyata.
Dalam rapat koordinasi Tepra dan evaluasi capaian APBD per 31 Oktober 2026 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (17/11/2026), Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Anang Dirjo, mengingatkan seluruh perangkat daerah serta pemerintah kabupaten/kota agar mempercepat realisasi anggaran pada sisa tahun berjalan.
Ia meminta percepatan dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan dan menyiapkan langkah konkret, bukan sekadar mengejar angka penyerapan.
Menurutnya, anggaran pemerintah harus benar-benar digunakan secara maksimal untuk program yang memberikan dampak besar bagi masyarakat.
“Anggaran tidak sekadar terserap tetapi benar-benar dipergunakan maksimal untuk program kegiatan yang menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, pemerintah kabupaten/kota perlu memastikan kegiatan yang belum berjalan dapat segera ditangani tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat tentu tidak cukup hanya mengetahui berapa persen anggaran yang sudah terserap. Mereka juga berhak mengetahui program apa yang telah dilaksanakan, pembangunan apa yang sudah diselesaikan, serta manfaat apa yang sudah dirasakan dari penggunaan APBD.
Sebab, ukuran keberhasilan anggaran daerah pada akhirnya bukan sekadar habis dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.

