MAHARATINEWS, Palangka Raya – Sebanyak 19 paket proyek strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyisakan pekerjaan rumah yang perlu dijelaskan secara terbuka. Ketika progres fisik dilaporkan sudah mencapai 82,61 persen, realisasi keuangan justru masih tertinggal jauh.
Total anggaran yang disiapkan untuk proyek-proyek tersebut mencapai Rp337,83 miliar. Namun, berdasarkan paparan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra), realisasi keuangan baru tercatat Rp82,90 miliar.
Dalam laporan yang sama, persentase realisasi keuangan disebut mencapai 41,42 persen. Sementara progres fisiknya sudah 82,61 persen. Jarak kedua indikator itu mencapai 41,19 poin persentase.
Perbedaan tersebut bukan angka kecil. Dengan nilai proyek mencapai ratusan miliar rupiah, pemerintah perlu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di balik ketimpangan progres fisik dan keuangan tersebut.
Apakah pekerjaan memang sudah berjalan lebih cepat dibandingkan tahapan pembayaran? Apakah pencairan masih menunggu penyelesaian administrasi dan termin kontrak? Atau ada persoalan lain yang membuat realisasi keuangan belum bergerak seiring dengan pekerjaan di lapangan?
Pertanyaan itu penting dijawab. Sebab, tingginya progres fisik dalam laporan belum otomatis menjamin seluruh pekerjaan telah selesai sesuai spesifikasi, sementara rendahnya realisasi keuangan juga perlu dijelaskan berdasarkan mekanisme kontrak dan pembayaran yang berlaku.
Nilai kontrak 19 paket proyek tersebut tercatat Rp221,79 miliar. Dengan demikian, publik perlu mendapatkan gambaran lebih terperinci mengenai paket pekerjaan yang sudah selesai, yang masih berjalan, nilai pembayaran yang telah dilakukan, serta pekerjaan yang berpotensi belum tuntas hingga akhir tahun anggaran.
Sorotan terhadap proyek strategis ini mengemuka dalam rapat koordinasi Tepra dan evaluasi capaian APBD per 31 Oktober 2026 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (17/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Anang Dirjo, mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak hanya mengejar angka penyerapan anggaran.
“Jangan sampai hanya mengejar target kemudian malah asal belanja, jangan sampai juga anggaran hanya bagus di atas kertas tetapi lambat dalam pelaksanaan dan minim manfaat,” tegasnya.
Ia menekankan, anggaran pemerintah harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terlihat terserap dalam laporan.
“Anggaran tidak sekadar terserap tetapi benar-benar dipergunakan maksimal untuk program kegiatan yang menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Peringatan tersebut relevan dengan pelaksanaan proyek strategis yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan persentase progres, tetapi juga perlu membuka informasi mengenai capaian setiap paket, kendala pelaksanaan, realisasi pembayaran, dan target penyelesaian.
Masyarakat berhak mengetahui apakah 19 proyek itu dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai kontrak. Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya angka progres dalam laporan, melainkan hasil pekerjaan yang berkualitas dan benar-benar bisa dimanfaatkan publik.

