MAHARATINEWS, Jakarta – Tokoh nasional dari Kalimantan, Prof. Dr. Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, mendesak DPR RI dan DPD RI lebih peka terhadap aspirasi masyarakat terkait peningkatan standar pendidikan calon anggota legislatif.
Ia menilai, syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat bagi calon anggota DPR dan DPD sudah perlu dievaluasi. Menurutnya, kompleksitas persoalan bangsa membutuhkan wakil rakyat dengan kapasitas akademik dan kemampuan analisis yang lebih tinggi.
Habib Pangeran mendorong agar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum direvisi, khususnya ketentuan persyaratan pendidikan calon anggota legislatif.
“Saya berharap DPR RI dan DPD RI benar-benar mendengarkan tuntutan masyarakat. Sudah saatnya syarat pendidikan calon anggota DPR dan DPD ditingkatkan, dari minimal SMA menjadi minimal magister atau S2,” kata Habib Pangeran, dalam keterangan resminya, Rabu (18/11/2026) malam.
Ketentuan yang menjadi sorotan terdapat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu untuk calon anggota DPR dan Pasal 182 huruf e untuk calon anggota DPD. Kedua pasal tersebut menetapkan persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
Habib Pangeran berpandangan, tugas anggota DPR tidak ringan. Selain menyusun undang-undang, DPR memiliki fungsi anggaran dan pengawasan yang menuntut pemahaman mendalam terhadap berbagai persoalan, mulai dari ekonomi, hukum, hingga kebijakan pembangunan nasional.
Sementara itu, anggota DPD memiliki tanggung jawab memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Karena itu, menurutnya, peningkatan kapasitas wakil rakyat perlu menjadi bagian dari pembenahan lembaga perwakilan.
“Wakil rakyat harus mampu memahami persoalan negara secara mendalam. Mereka membahas anggaran, menyusun regulasi, dan mengawasi kebijakan pemerintah. Karena itu, kualitas sumber daya manusia di parlemen harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia menilai, peningkatan persyaratan pendidikan dapat menjadi salah satu upaya mendorong kualitas pembahasan kebijakan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Habib Pangeran juga menyoroti bahwa sejumlah jabatan profesional di sektor pemerintahan maupun swasta mensyaratkan pendidikan tinggi. Menurutnya, tuntutan terhadap kapasitas akademik para pembuat kebijakan nasional juga layak dibicarakan secara terbuka.
Meski demikian, wacana menaikkan syarat pendidikan menjadi S2 berpotensi memunculkan perdebatan. Persyaratan tersebut dikhawatirkan membatasi kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, terutama masyarakat di daerah yang akses pendidikan tingginya belum merata.
Selain itu, kualitas seorang calon wakil rakyat tidak hanya ditentukan oleh gelar akademik. Integritas, pengalaman, rekam jejak, dan kedekatan dengan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam menilai kelayakan seseorang.
Habib Pangeran menilai berbagai pertimbangan tersebut perlu dibahas oleh pembentuk undang-undang. Ia menegaskan, aspirasi masyarakat tidak seharusnya berhenti menjadi wacana, tetapi perlu dipertimbangkan dalam agenda pembaruan UU Pemilu.
“Jangan sampai tuntutan peningkatan kualitas parlemen hanya menjadi pembicaraan. DPR bersama pemerintah harus berani membuka ruang pembahasan revisi UU Pemilu. Aspirasi masyarakat harus didengar dan dipertimbangkan secara serius,” tegasnya.

