MAHARATINEWS, Palangka Raya – Peningkatan infrastruktur, ketersediaan air bersih, dan dukungan bagi sektor pertanian menjadi sejumlah aspirasi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau, dan Sukamara yang disampaikan dalam laporan hasil reses DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Laporan hasil reses Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng III tersebut dibacakan Okki Maulana dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalteng, Selasa (13/10/2026).
Reses pimpinan dan anggota DPRD Kalteng pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 dilaksanakan selama delapan hari, mulai 23 hingga 30 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Dalam laporan tersebut, masyarakat mengusulkan peningkatan dan pemeliharaan jalan poros, jalan penghubung antardesa, serta akses menuju kawasan pertanian dan perkebunan. Pembangunan dan perbaikan jembatan juga menjadi kebutuhan yang disampaikan warga di sejumlah wilayah.
Ketersediaan air bersih turut menjadi perhatian. Aspirasi masyarakat meliputi pembangunan sumur bor dan sumur dalam, penyediaan pompa air, serta perluasan sambungan dan distribusi air minum untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun pertanian.
Warga juga mengusulkan perbaikan drainase untuk mengurangi genangan dan banjir, normalisasi sungai, pembangunan dermaga, serta penanganan abrasi di kawasan pesisir. Selain itu, perluasan jaringan listrik, peningkatan kapasitas pasokan, pemasangan lampu penerangan umum bertenaga surya, dan pemerataan akses internet masuk dalam daftar kebutuhan.
Di sektor pertanian dan peternakan, masyarakat meminta bantuan bibit, ternak, ikan, pakan, mesin pencacah pakan, serta traktor mini. Kelompok nelayan di wilayah pesisir juga mengusulkan bantuan alat tangkap untuk mendukung kegiatan usaha mereka.
Aspirasi ekonomi lainnya mencakup pelatihan keterampilan, perluasan lapangan kerja, pengendalian harga dan distribusi kebutuhan pokok, termasuk LPG 3 kilogram, serta peningkatan akses menuju kawasan industri.
Sementara itu, kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial meliputi peningkatan sarana sekolah, kepastian kuota program satu rumah satu sarjana, pengadaan alat kesehatan, akses BPJS Kesehatan, serta pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.
Laporan reses tersebut juga memuat usulan percepatan penetapan desa persiapan menjadi desa definitif. Selain itu, sinkronisasi prioritas dan pembiayaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai menjadi bagian penting dalam pembahasan berbagai aspirasi masyarakat.
Hasil reses itu selanjutnya menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Provinsi Kalteng dan perangkat daerah terkait untuk membahas kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas, kesiapan teknis, dan pendanaan pembangunan. (neha)