UMP 2027 Segera Ditetapkan, Pemprov Kalteng Hadapi Dua Tantangan: Upah Pekerja dan Harga Pangan

UMP 2027 Segera Ditetapkan, Pemprov Kalteng Hadapi Dua Tantangan: Upah Pekerja dan Harga Pangan
Foto. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 berlangsung di Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (16/11/2026).

MAHARATINEWS, Palangka Raya – Penetapan upah minimum 2027 dan ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi dua agenda ekonomi yang mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah diminta menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja, kemampuan dunia usaha, serta daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian.

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi penetapan upah minimum 2027, perlindungan sosial, dan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Rapat berlangsung secara virtual, Senin (16/11/2026).

Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng.

Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito meminta pemerintah daerah memastikan proses penetapan upah minimum berjalan kondusif melalui komunikasi yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha.

Menurut Tito, keterlibatan ketiga unsur tersebut penting untuk menghindari perselisihan dan memastikan keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan bersama.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah mengenai tenggat penetapan upah minimum 2027. Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat ditetapkan pada 21 November 2026. Sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) harus ditetapkan paling lambat 25 November 2026.

Apabila pemerintah kabupaten/kota belum menetapkan UMK dan UMSK hingga batas waktu tersebut, gubernur dapat mengambil alih proses penetapannya. Kementerian Dalam Negeri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memantau pelaksanaan kebijakan tersebut di seluruh daerah.

Menanggapi arahan itu, Yuas menyatakan Pemprov Kalteng akan menindaklanjuti ketentuan pemerintah pusat terkait penetapan UMP dan UMSP. Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan melaksanakan penetapan UMK sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain persoalan upah, pengendalian harga pangan menjadi perhatian pemerintah daerah. Yuas mengungkapkan, berdasarkan pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sejumlah komoditas yang perlu mendapat pengawasan karena perkembangan harganya dalam Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Komoditas tersebut meliputi daging ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng. Perubahan harga yang dapat terjadi setiap minggu membuat pemantauan pasokan dan distribusi perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Yuas juga meminta perhatian terhadap harga daging sapi yang terkadang mengalami kenaikan. Terlebih menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok harus tetap dijaga agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.

Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Kalteng berupaya menyelaraskan kebijakan pengupahan dengan pengendalian inflasi. Stabilitas harga pangan dan kepastian penetapan upah menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Anang Dirjo, Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Farid Wajdi, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Penulis: lesta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *