MAHARATINEWS, Palangka Raya – Enam fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Meski menyoroti sejumlah persoalan berbeda, seluruh fraksi pada prinsipnya menerima rancangan perubahan anggaran tersebut untuk dibahas lebih lanjut.
Pandangan umum fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Kamis (10/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong dan turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Ferry Khaidir menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan. Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan menjadi sektor yang mendapat perhatian dalam pandangan fraksi tersebut.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Rahadian Fani mendorong pemerintah mengoptimalkan pendapatan daerah. Perubahan anggaran dinilai perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Fraksi Gerindra yang disampaikan juru bicara Endang Susilawatie meminta ruang fiskal dikelola secara cermat. Belanja daerah diharapkan lebih banyak diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Perhatian terhadap kondisi fiskal juga disampaikan Fraksi NasDem melalui juru bicara Bryan Iskandar. Fraksi ini menyoroti penurunan transfer pemerintah pusat, pembiayaan melalui utang daerah, pengendalian inflasi, serta kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
Fraksi PKB melalui juru bicara Pipit Setyorini menekankan efisiensi dan kualitas belanja. Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan aset daerah dinilai penting, tanpa mengabaikan keberlanjutan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Adapun Fraksi PAN melalui juru bicara Agie mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Transparansi dan akuntabilitas dalam perubahan anggaran juga menjadi perhatian.
Enam fraksi tersebut selanjutnya menyatakan menerima Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Pembahasan berikutnya akan mempertemukan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membahas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. (neha)
