MAHARATINEWS, Palangka Raya – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia belum mereda. Hingga 15 September 2026, sekitar 704,38 hektare lahan masih memerlukan pemadaman, memaksa pemerintah pusat turun tangan langsung mengendalikan situasi di sejumlah provinsi terdampak, termasuk Kalimantan Tengah.
Persoalan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Penanganan dan Pencegahan Karhutla Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Rakor tersebut turut diikuti Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Bareskrim Polri, serta kepala daerah dan FORKOPIMDA dari provinsi-provinsi terdampak.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Pangdam XXII Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin dan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, bersama perwakilan delapan provinsi lain, mengikuti rakor secara daring dari Istana Isen Mulang, Selasa (15/9/2026).
Dalam forum tersebut, sejumlah menteri memaparkan perkembangan penanganan karhutla di lapangan. Rakor menegaskan pentingnya satu persepsi, satu data, dan satu langkah agar pengendalian karhutla berjalan terarah dan tidak tumpang tindih antarlembaga.
Khusus Kalimantan Tengah, dukungan dari pusat terbilang besar: armada, peralatan, personel, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), hingga patroli udara terus dikerahkan. BNPB tercatat telah menjalankan OMC dalam lima periode sejak Juni hingga September 2026, dilengkapi patroli udara dan lima unit helikopter water bombing untuk membantu pemadaman.
Perhatian pemerintah pusat terhadap Kalteng juga tergambar dari kunjungan langsung dua pejabat tertinggi negara. Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi karhutla pada 22 Agustus 2026, disusul kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 11 September 2026.
Di tingkat daerah, Kalimantan Tengah memiliki potensi kekuatan hingga 10.700 personel yang melibatkan TNI, Polri, BPB-PK, BPBD, Manggala Agni, Damkar, perangkat daerah, hingga relawan. Rakor menekankan strategi pemadaman masif lewat kekuatan satgas darat, dengan dukungan operasi udara sesuai kebutuhan.
BMKG memprediksi hujan baru turun pada awal November 2026. Sampai saat itu tiba, seluruh upaya pencegahan dan penanganan karhutla dipastikan terus digenjot. Gubernur Kalteng bersama FORKOPIMDA dan seluruh perangkat daerah menegaskan komitmen memperkuat sinergi lintas sektor, sekaligus melibatkan masyarakat agar Kalimantan Tengah bisa segera lepas dari ancaman kabut asap. (lesta)
