MAHARATINEWS, Palangka Raya – Setelah beberapa kali menyuarakan tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan akhirnya ditemui langsung Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran.
Pertemuan berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (1/9/2026) sore, dalam aksi jilid II yang membawa sejumlah tuntutan, terutama terkait penanganan karhutla, udara bersih dan transparansi pemerintah.
Salah satu perwakilan perempuan dalam aksi tersebut menyoroti dampak kabut asap terhadap masyarakat. Ia mengingatkan bahwa persoalan utama bukan hanya api, tetapi asap yang dihasilkan dari kebakaran.
“Asap itu mengandung partikel-partikel racun. Apinya tidak berbahaya, yang berbahaya adalah asapnya bagi kita manusia yang jadi korban,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah bergerak lebih cepat karena masyarakat mulai merasakan dampak buruk kabut asap.
“Harus ditangani secepat-cepatnya. Jika bisa tetapkan sebagai bencana nasional agar penanganannya lebih maksimal,” katanya.
Koordinator Lapangan Dida Paramida kemudian membacakan enam tuntutan aliansi. Di antaranya mendesak Pemprov Kalteng mempercepat penanganan karhutla, menjamin hak masyarakat adat dan peladang, melakukan riset mitigasi, memperhatikan fasilitas relawan, membuka transparansi anggaran bencana serta menggelar rapat bersama aliansi dalam waktu 3×24 jam.
Menanggapi tuntutan tersebut, Agustiar justru mengajak massa tidak berhenti pada kritik. Ia meminta masyarakat ikut mengawal dan mendorong pemerintah.
“Kalau serahkan ke kami, banyak faktor. Ayo sama-sama dorong kami. Saya suka, jangan dikira saya enggak suka. Bangga saya, suka saya,” kata Agustiar.
Ia mengakui pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran dan luas wilayah Kalteng yang besar. Namun, kondisi tersebut menurutnya bukan alasan untuk menyerah.
“Saya harus maju. Saya nggak boleh menyerah. Ayo kita sama-sama bahu-membahu menjaga kalimantan tengah,” tegasnya.
Agustiar juga meminta kritik tetap disampaikan secara konstruktif. Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan.
“Kalau salah, kritik. Itu namanya teman. Itu namanya anak-anakku. Kalau membiarkan, ini menjerumuskan, kasihan masyarakatnya,” ujarnya.
Gubernur memastikan tuntutan yang disampaikan massa menjadi perhatian pemerintah. Ia bahkan mengajak mahasiswa dan masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan serta penggunaan anggaran.
“Jangan sampai berakhir di sini saja, habis itu besok hilang lagi. Ayo,” kata Agustiar.
