MAHARATINEWS, Palangka Raya – Tekanan fiskal yang cukup besar mewarnai perjalanan pembangunan Kalimantan Tengah pada 2026. Pemerintah Provinsi Kalteng memilih langkah realistis dengan memfokuskan anggaran pada program-program prioritas, menyusul penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai 34,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan data Diskominfosantik Kalteng, APBD 2026 tercatat sekitar Rp5,4 triliun, turun signifikan dari Rp8,3 triliun pada 2025. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas dan menuntut pengelolaan anggaran yang lebih disiplin, selektif, serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk memperketat prinsip efisiensi dan efektivitas belanja. Hal itu disampaikannya usai menghadiri agenda pemerintahan di Kantor Perwakilan BPK RI di Palangka Raya, Senin (12/1/2026).
“Pembangunan harus benar-benar berpijak pada skala prioritas. Belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat harus kita pilah dan kurangi,” ujar Leonard.
Ia menjelaskan, Pemprov Kalteng tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan publik dengan memfokuskan anggaran pada sektor wajib dan strategis. Pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur vital menjadi tiga pilar utama yang dipertahankan di tengah keterbatasan fiskal.
“Belanja rutin dan kegiatan nonprioritas kita tekan. Fokus utama tetap pelayanan publik dan program strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus bersikap adaptif dan antisipatif menghadapi penurunan APBD, sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, efisiensi akan diterapkan pada sejumlah pos belanja, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
“Kita lakukan penghematan, tanpa mengorbankan layanan dasar,” kata Edy.
Ia juga mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah melalui inovasi, penguatan kinerja BUMD, serta penggalian potensi pajak yang tidak membebani masyarakat kecil. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran dan sinergi dengan program prioritas pemerintah pusat dinilai penting untuk menjaga denyut ekonomi daerah tetap bergerak. (mnc-lesta)
