MAHARATINEWS, Palangka Raya – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meminta pemerintah daerah dan DPRD serius memastikan alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Hal ini menyusul kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas, disertai asap pekat dan jarak pandang yang semakin pendek.
Anggota Banggar DPRD Kalteng sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Yohanes Freddy Ering, mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui mitigasi bencana yang terencana, sistematis, dan terpadu.
Berdasarkan data BNPB pusat, terdapat 1.487 titik api di Pulau Kalimantan, dengan 767 titik di antaranya berada di Kalimantan Tengah. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu mobilitas dan transportasi.
“Mengingat bencana kebakaran hutan dan lahan yang makin meluas dan asap yang makin pekat, jarak pandang makin pendek, dan semakin berbahaya baik bagi kesehatan maupun mobilitas dan transportasi,” ujarnya, Sabtu (22/8/2026).
Menurut Freddy, dukungan pemerintah pusat tetap diperlukan, baik berupa sarana maupun pembiayaan. Namun, Kalteng sebagai salah satu daerah dengan jumlah titik api tinggi juga harus serius mengantisipasi dan menanggulangi bencana tersebut.
Terkait pembahasan APBD Perubahan 2026 yang sedang berlangsung, ia meminta perhatian khusus terhadap pos belanja tidak terduga maupun anggaran pada SKPD terkait penanggulangan bencana.
Dalam pembahasan KUPA PPAS 2026, Freddy meminta agar alokasi anggaran penanggulangan bencana sedapat mungkin tidak jauh dari pagu anggaran murni 2026 sebesar Rp70 miliar.
“Dengan demikian persoalan sarana dan anggaran tidak menjadi kendala dalam rangka penanggulangan bencana,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah provinsi bersama DPRD dapat memastikan ketersediaan anggaran yang memadai sehingga penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, terencana, dan terpadu. (neha)
