MAHARATINEWS, Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo terbang menuju Kalimantan untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan terpadu.
Langkah tersebut dilakukan setelah sehari sebelumnya Presiden memberikan instruksi kepada jajaran utama TNI dan Polri untuk turun langsung membantu pemerintah daerah serta masyarakat dalam menghadapi bencana karhutla.
Penanganan dibagi ke empat provinsi yang terdampak. Di Kalimantan Barat, Panglima TNI dan Kapolri ditugaskan untuk memimpin penguatan penanganan. Sementara di Kalimantan Tengah, tugas tersebut diberikan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakapolri.
Untuk Kalimantan Selatan, penanganan melibatkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Astamaops Polri. Sedangkan di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri mendapat tugas untuk memperkuat operasi di lapangan.
Presiden meminta seluruh jajaran bergerak cepat dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Penanganan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api, tetapi juga memastikan dampak karhutla terhadap aktivitas masyarakat dapat segera dikurangi.
Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan “secepat dan seoptimal mungkin” sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.
Selain penanganan di lapangan, Presiden juga menekankan aspek penegakan hukum. Setiap pelanggaran yang ditemukan dalam proses penanganan karhutla diminta untuk ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembagian tugas lintas wilayah antara TNI dan Polri tersebut diharapkan mempercepat koordinasi di daerah. Pemerintah pusat juga menekankan pentingnya kerja bersama dengan pemerintah daerah dan warga agar penanganan karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dengan turun langsung ke Kalimantan, Presiden Prabowo ingin memastikan instruksi penanganan karhutla tidak berhenti pada tingkat kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. (red)
