MAHARATINEWS, Palangka Raya – Yohanes Freddy Ering mendesak agar dukungan anggaran pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah ditingkatkan secara maksimal. Meski karhutla tidak harus ditetapkan sebagai bencana nasional, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dihadapi pemerintah daerah perlu mendapat perhatian serius.
Hal itu menjadi salah satu sorotan dalam laporan hasil reses Daerah Pemilihan (Dapil) V DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dibacakan Yohanes Freddy Ering dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan I tahun sidang 2026, Selasa (13/10/2026).
Freddy menyampaikan, persoalan karhutla masih menjadi tantangan yang harus ditangani bersama. Karena itu, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar upaya pemadaman dan penanganan kebakaran di daerah dapat berjalan lebih optimal.
Dalam laporan tersebut, ia juga menyoroti bahwa sebagian kawasan yang terbakar merupakan kawasan hutan, seperti hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan suaka alam. Kondisi itu menjadi salah satu alasan pentingnya keterlibatan pemerintah pusat dalam mendukung penanganan karhutla di Kalteng.
Selain karhutla, hasil reses yang dilaksanakan pada 23–30 Agustus 2026 itu merangkum berbagai persoalan masyarakat di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, yang merupakan wilayah Dapil V.
Di sektor pertanian, masyarakat menyoroti program cetak sawah dan cetak sawah rakyat. Sejumlah lahan yang telah dicetak disebut belum didukung sarana irigasi dan sumber air yang memadai. Akibatnya, pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian menghadapi kendala.
Masyarakat juga mengharapkan bantuan sarana pemadaman kebakaran bagi desa, perbaikan jalan dan jembatan, serta dukungan untuk petani, nelayan, dan penyuluh pertanian.
Di bidang pendidikan, aspirasi yang dihimpun meliputi bantuan seragam sekolah, perbaikan gedung dan ruang belajar yang tidak layak, serta penanganan sekolah yang kerap terdampak banjir.
Sementara itu, di sektor kesehatan, masyarakat meminta peningkatan fasilitas puskesmas, ketersediaan obat-obatan, tenaga kesehatan, dan ambulans.
Persoalan lain yang turut disampaikan mencakup penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, bantuan rumah ibadah, dukungan kegiatan olahraga dan kesenian, serta peningkatan akses listrik dan jaringan komunikasi.
Freddy berharap berbagai aspirasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan pembangunan daerah. Dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat diperlukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani sesuai kebutuhan di lapangan. (neha)