MAHARATINEWS, Palangka Raya – Perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar kerusakan infrastruktur dapat ditangani. Pemerintah provinsi diminta memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menjadi kewenangannya demi menunjang mobilitas dan aktivitas masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, menegaskan bahwa jalan merupakan aset daerah yang harus dipelihara. Jika anggaran yang tersedia belum mencukupi, pemerintah perlu mengupayakan tambahan dana untuk mendukung perbaikan.
“Semua jalan provinsi yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Murung Raya, harus diselesaikan. Kalau anggarannya kurang, harus kita tambah atau diadakan anggarannya,” ujarnya, Selasa (13/10/2026).
Sirajul menjelaskan, penanganan jalan rusak perlu disesuaikan dengan status dan kewenangan pengelolaannya. Jika ruas tersebut merupakan jalan provinsi, pemerintah provinsi semestinya mengalokasikan anggaran untuk memperbaikinya.
Sementara itu, pemerintah kabupaten juga dapat membantu menangani kerusakan jalan melalui dana darurat yang tersedia. Namun, pembiayaan perbaikan tetap perlu mengacu pada status jalan dan kewenangan pemerintah yang bertanggung jawab.
Selain perbaikan infrastruktur, Sirajul menyoroti penggunaan jalan oleh kendaraan perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan perkebunan. Ia mengingatkan bahwa kendaraan yang melintas harus mematuhi ketentuan batas muatan sesuai kelas jalan agar tidak mempercepat kerusakan infrastruktur.
Menurutnya, informasi dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat dapat membantu mengidentifikasi persoalan jalan di lapangan. Pemantauan langsung ke daerah juga terkadang dilakukan untuk melihat kondisi infrastruktur dan kebutuhan masyarakat.
Dalam kunjungan terakhir, pihaknya lebih banyak melakukan kegiatan di wilayah barat Kalimantan Tengah dan belum menjangkau wilayah Barito bagian timur.
Sirajul menambahkan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur masih menjadi aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses. Usulan tersebut mencakup perbaikan jalan, pembangunan jembatan, drainase, irigasi, hingga bangunan sekolah.
Berbagai kebutuhan itu disampaikan masyarakat di sejumlah daerah pemilihan dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. (neha)