MAHARATINEWS , Palangkaraya – Pimpinan dan Komisi II DPRD Kabupaten Katingan melaksanakan kunjungan kerja untuk konsultasi dan koordinasi ke DPRD Kota Palangka Raya serta DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait pengelolaan dan optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau DBH Rokok.
Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman terkait realisasi anggaran serta sektor prioritas penerima manfaat dana tersebut, bertempat di DPRD Kalteng, kamis (12/2/2026).
Wakil Ketua II DPRD Katingan, Haji Wiwin Susanto, mengatakan pihaknya ingin memastikan kejelasan realisasi DBH Cukai tahun anggaran 2025, termasuk besaran dana yang diterima daerah dan arah penggunaannya.
“Kami melakukan koordinasi untuk mengetahui realisasi anggaran DBH Cukai di daerah serta sektor mana saja yang menjadi prioritas penerima. Untuk detail besarannya, kami masih menunggu rincian resmi karena belum sepenuhnya diserahkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa DBH Cukai merupakan dana bagi hasil yang dibagikan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat melalui provinsi. Selain DBH Cukai, Kabupaten Katingan juga menerima dana bagi hasil dari sektor lain seperti hasil hutan, kayu, dan potensi sumber daya alam lainnya.
“Kalau DBH Cukai nilainya tidak terlalu besar dibandingkan dana bagi hasil lainnya. Kita ini bukan daerah penghasil, sehingga sifatnya hanya menerima pembagian sesuai regulasi,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Katingan juga menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran agar benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, penegakan hukum, dan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan penggunaan DBH CHT.
Terkait fungsi pengawasan, Haji Wiwin Susanto menegaskan DPRD menjalankan pengawasan ketat melalui komisi-komisi yang membidangi.
“Kami pastikan penggunaan dana sesuai regulasi. Jika peruntukannya untuk kegiatan tertentu, maka harus digunakan sebagaimana mestinya. Sejauh ini tidak ada pelanggaran dan pengelolaan berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Melalui konsultasi ini, DPRD Katingan berharap pengelolaan DBH Cukai ke depan semakin transparan, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. (mnc.neha)
