MAHARATINEWS, Aceh – Menutup rangkaian koordinasi penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah pusat menegaskan dukungan yang lebih besar bagi daerah terdampak. Di awal forum, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melaporkan bahwa puluhan kabupaten/kota kini berada dalam kondisi kritis akibat kekosongan anggaran untuk penanganan bencana menjelang akhir tahun.
Menurut Mendagri, banyak daerah yang sudah tidak memiliki cukup Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membiayai pemulihan. “Ada 52 kabupaten dari tiga provinsi yang meminta bantuan,” jelas Tito dalam Arahan Presiden RI terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar, Minggu (7/12/2025).
Ia menuturkan bahwa kebutuhan anggaran mendesak mencakup penanganan darurat, pemulihan infrastruktur, hingga perbaikan kantor pelayanan publik yang rusak dan menyimpan banyak dokumen penting warga.
Selain itu, Mendagri juga mengusulkan penyederhanaan layanan administrasi bagi masyarakat terdampak bencana, termasuk dokumen seperti STNK dan sertifikat lain yang berada di bawah kewenangan kepolisian.
“Kita perlu memastikan layanan dasar tetap berjalan, terutama bagi warga yang kehilangan dokumennya,” ujarnya.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung menaikkan besaran bantuan dua kali lipat dari usulan Mendagri. “Mendagri, Anda minta Rp2 miliar? Saya kasih Rp4 miliar. Untuk provinsi, saya kasih Rp20 miliar,” tegas Presiden, yang disambut tepuk tangan peserta forum.
Presiden juga mengingatkan pentingnya kehadiran kepala daerah saat bencana terjadi. Ia menekankan bahwa pemimpin daerah tidak boleh meninggalkan warganya dalam situasi genting. “Tolong Mendagri. Bupati yang kabur saat bencana, kalau di tentara namanya desersi,” ucapnya.
Dengan dukungan anggaran yang lebih besar, pemerintah pusat berharap pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
