Pendahuluan: Tanah dengan Sejarah Panjang
Sejarah Kalimantan Tengah tidak bermula ketika provinsi ini diresmikan pada 1957. Jauh sebelumnya, sungai, hutan, pegunungan, dan jalur perdagangan telah membentuk ruang hidup masyarakat yang beragam. Di wilayah inilah komunitas Dayak mengembangkan adat, bahasa, pengetahuan alam, sistem kekerabatan, serta tradisi yang diwariskan lintas generasi hingga sekarang. Dalam kehidupan masyarakat setempat.
Asal-usul masyarakat Dayak tidak dapat diringkas dalam satu cerita tunggal. Istilah Dayak menaungi beragam kelompok dengan bahasa, adat, dan sejarah lokal yang berbeda. Mengutip buku Sejarah Daerah Kalimantan Tengah terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kehidupan masyarakat Dayak dibahas melalui tradisi lisan, kebudayaan, serta proses pembentukan wilayah. Hal tersebut terus berkembang kini.
Tradisi lisan menyimpan kisah asal-usul, perpindahan, kepemimpinan, dan hubungan manusia dengan alam. Cerita tersebut hidup dalam tuturan keluarga, upacara adat, hukum adat, serta pengetahuan mengenai sungai dan hutan. Karena sebagian sejarah diwariskan secara lisan, penelusurannya perlu mempertemukan ingatan masyarakat dengan penelitian arkeologi dan sumber tertulis. Dalam kehidupan sosial masyarakat Dayak.
Peradaban Dayak dan Warisan Kebudayaan
Peradaban masyarakat pedalaman tumbuh mengikuti bentang alam Kalimantan. Sungai menjadi jalur perjalanan, perdagangan, komunikasi, sekaligus sumber pangan. Rumah betang berkembang sebagai ruang tinggal bersama yang mencerminkan solidaritas, kekerabatan, musyawarah, dan perlindungan. Kehidupan komunal itu memperlihatkan bahwa peradaban tidak selalu dibangun melalui kota besar atau kerajaan. Hingga kini tetap menjadi pedoman.
Rumah betang bukan sekadar bangunan panjang dari kayu. Di dalamnya berlangsung kehidupan keluarga besar, pendidikan adat, penyelesaian persoalan, dan pewarisan nilai. Mengutip kajian mengenai makna betang di Kalimantan, bangunan ini memiliki fungsi sosial, ekonomi, spiritual, serta sejarah. Ia menjadi salah satu penanda kuat identitas budaya masyarakat Dayak. Nilai-nilainya terus diwariskan.
Hubungan masyarakat Kalimantan dengan dunia luar juga telah berlangsung sejak masa lampau. Naskah akademik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat keterhubungan wilayah Kalimantan dengan jaringan perdagangan dan kelompok dari luar pulau. Hasil hutan, emas, intan, dan sumber daya alam lainnya menjadi bagian dari pertukaran yang membentuk dinamika kawasan. Termasuk di wilayah pedalaman.
Memasuki masa kolonial, pengaruh kekuasaan luar semakin terasa dalam kehidupan masyarakat. Persaingan kepentingan, perubahan tata pemerintahan, dan campur tangan kolonial menghadirkan tekanan baru. Namun, masyarakat setempat tetap mempertahankan adat, kepemimpinan lokal, serta ikatan komunitas. Sejarah periode ini perlu dibaca melalui beragam pengalaman, bukan hanya sudut pandang penguasa. Pada masa itu.
Tumbang Anoi dan Perjuangan Masyarakat Dayak
Salah satu tonggak penting dalam sejarah sosial Dayak ialah Rapat Damai Tumbang Anoi pada 1894. Berdasarkan keterangan situs sejarah Betang Tumbang Anoi yang dikelola pemerintah daerah, pertemuan berlangsung pada 22 Mei hingga 24 Juli 1894 dan melibatkan perwakilan berbagai kelompok Dayak dari sejumlah wilayah Kalimantan. Pertemuan tersebut berlangsung di Pulau Kalimantan bagian tengah.
Pertemuan yang dipimpin Damang Batu itu menjadi ruang perundingan untuk menghentikan permusuhan antarkelompok, termasuk praktik pengayauan dan perbudakan. Mengutip buku Pakat Dayak karya Prof. KMA M. Usop sebagaimana dirujuk dalam publikasi pemerintah, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama dan pembahasan aturan hukum adat. Tujuannya membangun kehidupan bersama yang tertib dan damai.
Tumbang Anoi memiliki arti lebih luas daripada sebuah pertemuan adat. Peristiwa itu memperlihatkan kemampuan para pemimpin lokal membangun kesepakatan di tengah perbedaan. Nilai perdamaian, musyawarah, dan penghormatan terhadap aturan bersama kemudian menjadi bagian penting dari ingatan kolektif masyarakat Dayak serta warisan sejarah Kalimantan. Warisan tersebut menjadi pelajaran sejarah penting bagi generasi muda.
Perjuangan masyarakat Kalimantan Tengah berlanjut dalam perubahan politik abad ke-20. Aspirasi membentuk daerah otonom telah muncul sebelum Indonesia merdeka. Berdasarkan naskah akademik pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah di DPR RI, organisasi Pakat Dayak menyampaikan resolusi mengenai otonomi Tanah Dayak pada 1940 kepada anggota Volksraad. Perjuangan itu bertujuan menentukan masa depan masyarakat sendiri secara berdaulat.
Setelah kemerdekaan, tuntutan pembentukan provinsi tersendiri semakin menguat. Sejak 1950, suara dari tiga kabupaten—Barito, Kapuas, dan Kotawaringin—mendorong lahirnya Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi mencatat, mulai 1952 aspirasi itu disampaikan melalui mosi, resolusi, partai politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan kepada pemerintah pusat. Tujuannya agar aspirasi rakyat memperoleh pengakuan dan pemerintahan yang mandiri.
Perjuangan tersebut tidak berlangsung tanpa ketegangan. Ketika Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 membentuk provinsi-provinsi lain di Kalimantan, Kalimantan Tengah belum langsung memperoleh status serupa. Harapan pembentukan provinsi dalam kurun tiga tahun menimbulkan ketidakpuasan, sementara sebagian kelompok melanjutkan desakan melalui gerakan politik dan aksi di sejumlah daerah. Kondisi tersebut memperlihatkan kompleksitas pembentukan daerah.
Lahirnya Provinsi dan Perjalanan Bumi Tambun Bungai
Perjalanan menuju provinsi definitif melibatkan banyak tokoh dan kelompok masyarakat. R.T.A. Milono mendapat tugas sebagai gubernur pembentuk, sementara Tjilik Riwut dan tokoh lainnya ikut berperan dalam proses persiapan. Sejarah resmi pemerintah daerah menggambarkan rangkaian rapat, koordinasi, dan penentuan wilayah yang kelak menjadi pusat pemerintahan. Semuanya menuju terbentuknya provinsi otonom yang mandiri.
Pada 23 Mei 1957, Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 diterbitkan sebagai dasar pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari jadi provinsi. Mengutip arsip sejarah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pembentukan ini menandai pengakuan administratif atas aspirasi panjang masyarakat setempat. Peristiwa tersebut hingga kini terus dikenang masyarakat luas.
Palangka Raya kemudian dipilih sebagai ibu kota. Pada 18 Mei 1957, dalam upacara adat di Pahandut, Gubernur R.T.A. Milono menyampaikan nama Palangka Raya. Pemerintah Provinsi menjelaskan bahwa nama tersebut dimaknai sebagai tempat yang suci, mulia, dan besar, mencerminkan harapan terhadap masa depan daerah. Kota ini kemudian dirancang sebagai pusat pemerintahan provinsi yang baru.
Presiden Soekarno meresmikan Palangka Raya sekaligus melakukan pemancangan tiang pertama pembangunan kota pada 17 Juli 1957. Pada masa awal, provinsi ini terdiri atas tiga kabupaten, yakni Barito, Kapuas, dan Kotawaringin. Perkembangan administrasi berikutnya melahirkan kabupaten-kabupaten baru dan memperluas pelayanan pemerintahan di seluruh wilayah. Perkembangan tersebut berlangsung hingga terbentuk susunan wilayah administratif seperti sekarang.
Sebutan Bumi Tambun Bungai melekat kuat pada identitas Kalimantan Tengah. Dalam ingatan budaya setempat, Tambun Bungai dikenal sebagai figur kepahlawanan dan simbol keberanian serta persatuan. Penyebutan ini hidup dalam tradisi dan identitas daerah, sehingga pemaknaannya perlu ditempatkan sebagai warisan budaya, bukan disamakan begitu saja dengan bukti sejarah tertulis. Sebutan itu menjadi simbol jati diri.
Sejarah Kalimantan Tengah pada akhirnya merupakan perjalanan panjang masyarakat, bukan semata-mata kronologi pergantian pemerintahan. Dari tradisi Dayak, rumah betang, Tumbang Anoi, perjuangan otonomi, hingga pembangunan Palangka Raya, setiap bab menyimpan pelajaran tentang daya tahan, persatuan, dan kemampuan merawat perbedaan. Semuanya menjadi bagian perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia hingga kini dan seterusnya.
Menelusuri jejak Bumi Tambun Bungai berarti menjaga ingatan sekaligus membaca masa kini dengan lebih jernih. Arsip pemerintah, buku sejarah, jurnal ilmiah, peninggalan budaya, dan kesaksian para tetua perlu terus diteliti secara kritis. Dengan begitu, generasi berikutnya mewarisi sejarah yang kaya, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Warisan tersebut penting untuk generasi mendatang secara berkelanjutan.