MAHARATINEWS, Palangka Raya – Wacana penerapan pajak terhadap sepeda menuai perhatian berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif di Kalimantan Tengah. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya para penggiat olahraga.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Okki Maulana Razak, menilai bahwa rencana tersebut masih memerlukan pembahasan yang lebih mendalam sebelum diterapkan. Ia menegaskan bahwa berbagai aspek teknis maupun kesiapan regulasi harus benar-benar diperhatikan.
“Kalau menurut saya memang perlu dikaji lebih jauh. Mau bagaimana pun, harus dilihat dulu kesiapan dan kelayakannya sebelum diberlakukan,” ujarnya, Selasa (14/7/2026).
Okki menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mekanisme penerapan aturan tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan pelat nomor atau sistem pendataan sepeda. Menurutnya, hal itu tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian komprehensif.
“Iya, nanti apakah sepeda harus berpelat atau seperti apa, itu kan perlu kejelasan. Intinya harus dikaji ulang lebih mendalam, apakah sudah layak dan siap untuk diberlakukan seperti itu,” tambahnya.
Ia juga menyinggung bahwa di banyak negara maju, kebijakan serupa belum banyak diterapkan. Hal ini menjadi pertimbangan penting agar Indonesia tidak terkesan terlalu cepat atau terlalu ketat dalam menerapkan pungutan, terutama pada sektor yang berkaitan dengan aktivitas olahraga masyarakat.
“Di negara maju saja belum banyak yang menerapkan. Jadi akan terasa aneh kalau tiba-tiba kita terlalu ketat, apalagi sampai sepeda pun dipungut pajak,” tegasnya.
Okki berharap pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai masukan sebelum mengambil keputusan. Ia menilai, kebijakan yang baik harus mampu mendorong gaya hidup sehat tanpa membebani masyarakat dengan aturan yang belum matang. (mnc-neha)
