MAHARATINEWS, Palangka Raya – Wacana pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering.
Freddy menilai sistem pembayaran gaji ASN melalui Bank Kalteng yang selama ini berjalan sudah baik dan hampir tidak menimbulkan keluhan. Karena itu, ia mempertanyakan alasan pembayaran gaji ASN harus dialihkan ke bank nasional.
“Pembayaran gaji ASN selama ini sistemnya sudah terbangun dengan baik melalui bank BPD. Dan selama ini nyaris tanpa keluhan. Sehingga tidak ada alasan untuk harus dipindah ke bank-bank Himbara atau bank-bank nasional,” kata Freddy, Kamis (10/9/2026).
Menurut dia, Bank Kalteng memiliki posisi penting karena kepemilikan sahamnya melibatkan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota. Keberadaan bank daerah tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya melalui pembagian dividen.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi alasan pembayaran gaji ASN tetap dilakukan melalui bank pembangunan daerah (BPD), terlebih jaringan pelayanan Bank Kalteng telah menjangkau hingga ke desa-desa.
Freddy juga mengingatkan adanya potensi dampak apabila sistem pembayaran gaji ASN dialihkan ke bank Himbara. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memengaruhi likuiditas bank-bank BPD dan berpotensi berdampak pada kondisi kredit.
“Issue pembayaran gaji ASN (pay roll) akan melalui Bank Himbara, selain akan melemahkan likuiditas bank-bank BPD juga berpotensi meningkatkan kredit macet melemahkan perekonomian dan fiskal daerah serta mengabaikan prinsip otonomi daerah,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Kalteng itu berharap wacana tersebut tidak sampai diterapkan. Ia menilai sistem yang selama ini berjalan melalui Bank Kalteng telah memberikan manfaat dan dukungan terhadap daerah.
“Semoga issue dan wacana pay roll itu tidak menjadi kenyataan,” tegas Freddy. (neha)
