MAHARATINEWS, Jakarta – Tokoh nasional dari Kalimantan Tengah, Prof. Dr. Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan di jalur yang benar atau on the right track. Penilaian tersebut disampaikannya dengan melihat sejumlah kebijakan pemerintah di bidang penegakan hukum, ekonomi, hilirisasi, dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
“Pemerintahan Prabowo sudah on the right track. Arah kebijakan yang dijalankan perlu terus diperkuat, terutama dalam penegakan hukum, kemandirian ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan bangsa,” kata Habib Pangeran.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah hilirisasi industri. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi hilirisasi sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai Rp480 triliun atau tumbuh 11,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada periode tersebut, total realisasi investasi nasional mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4 persen dari target investasi 2026. Sementara itu, akumulasi investasi sejak Oktober 2024 hingga September 2026 tercatat mencapai Rp3.923,2 triliun.
Habib Pangeran menyoroti kebijakan hilirisasi yang mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan nilai tambah komoditas nasional dan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.
Selain hilirisasi, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengawasan ekspor sejumlah komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Komoditas yang menjadi fokus antara lain batu bara, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), dan ferroalloy.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, mekanisme tersebut bertujuan memperkuat pengawasan perdagangan, transparansi transaksi, serta optimalisasi devisa hasil ekspor. Dalam skema tersebut, eksportir tetap melakukan transaksi komersial dengan pembeli, sedangkan DSI menjalankan fungsi perantara dan pemeriksaan transaksi.
Di bidang penegakan hukum, Habib Pangeran turut menyoroti pemberantasan mafia tanah, praktik korupsi, dan penyalahgunaan sumber daya alam. Ia menilai penegakan hukum perlu berjalan konsisten untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat.
Isu penyadapan ilegal terhadap sejumlah pejabat negara juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai keamanan nasional. Dugaan tersebut memerlukan penanganan aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.
Habib Pangeran juga menyoroti pengelolaan kekayaan alam dan pemerataan hasil pembangunan. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu memastikan sumber daya nasional memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi kelompok tertentu.
“Konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi, penegakan hukum, dan pengelolaan SDA menjadi bagian penting dalam menjaga arah pembangunan nasional,” pungkasnya.