MAHARATINEWS, Palangka Raya – Keterbatasan anggaran menjadi alasan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meminta pemerintah lebih selektif menentukan prioritas dalam Perubahan APBD 2026. Anggaran dinilai perlu diarahkan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, termasuk penanganan karhutla, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertanian.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, mengatakan dukungan anggaran untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu tetap dipertahankan. Dalam APBD murni, alokasi untuk kebutuhan tersebut berada di kisaran Rp70 miliar.
“Kalau secara anggaran itu sudahlah kita maksimalkan. Di APBD murni 70-an untuk tetap dialokasikan dalam rangka menghadapi kebakaran hutan dan lahan ini,” kata Freddy.
Menurut Freddy, kesiapan menghadapi karhutla tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran. Koordinasi dengan instansi terkait juga diperlukan agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara maksimal.
Ia juga meminta Perubahan APBD tidak diarahkan pada pembangunan yang kurang mendesak di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas. Untuk sektor infrastruktur, misalnya, pekerjaan yang memiliki tingkat kebutuhan tinggi harus lebih dahulu diperhatikan.
“Untuk pekerjaan fisik infrastruktur yang betul-betul serius saja, mendesak, kan? Baik jalan, perbaikan-perbaikan, jembatan begitu kan,” ujarnya, Kamis (10/9/2026).
Selain pekerjaan infrastruktur, Freddy menyebut pertanian, pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai sektor yang perlu tetap mendapat perhatian dalam penganggaran.
Kebutuhan aparatur juga menjadi salah satu catatan. Ia meminta tunjangan dan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat diamankan dalam Perubahan APBD.
“Tunjangan-tunjangan maupun untuk P3K itu harus betul-betul diamankan lah, dijamin. Karena kan dana anggaran terbatas,” katanya.
Freddy turut menyoroti kondisi guru honorer yang dinilainya masih jauh dari kata sejahtera. Karena itu, kebutuhan aparatur pemerintah, termasuk guru, menurutnya perlu menjadi bagian yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran perubahan.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas, ia mendorong agar belanja daerah lebih diarahkan pada kebutuhan yang mendesak dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta keberlangsungan pelayanan pemerintah. (neha)
