MAHARATINEWS, Palangka Raya – Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur dari pemerintah pusat sempat membuat APBD Perubahan Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 mengalami defisit hingga Rp225 miliar. Namun, Pemerintah Provinsi Kalteng memastikan kondisi itu berhasil ditekan lewat penyesuaian SiLPA sebesar Rp216 miliar dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penjelasan ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat membacakan Jawaban Gubernur Kalteng atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2026. Jawaban tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat (11/9/2026).
Dalam pidato tersebut, Gubernur Agustiar Sabran melalui Edy menegaskan efisiensi anggaran menjadi kunci menghadapi tekanan fiskal tahun ini. Pemprov Kalteng menempuh efisiensi ketat pada kegiatan nonprioritas, seperti biaya perjalanan dinas dan belanja administrasi, sebagai respons atas perhatian seluruh fraksi terhadap kebijakan fiskal daerah.
“Keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari hasil dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat Kalteng,” kata Edy.
Selain soal anggaran, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut jadi perhatian utama. Menjawab pertanyaan Fraksi Golkar, Gerindra, NasDem, dan Demokrat soal potensi bencana musim kemarau, Edy memaparkan sejumlah langkah antisipasi yang sudah disiapkan pemerintah provinsi.
Pemprov menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp3 miliar ke Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) begitu status siaga bencana ditetapkan. Alokasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) di sektor kehutanan dan lingkungan hidup juga diperkuat.
Untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah krisis karhutla, pemerintah provinsi menggencarkan Gerakan Pangan Murah bersubsidi di 14 kabupaten/kota, mengoptimalkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta memantau harga pasar setiap hari.
Di sektor layanan dasar, Edy juga merespons masukan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB terkait aksesibilitas wilayah terpencil. Pemprov Kalteng menjalankan kebijakan afirmatif berupa pemerataan tenaga kesehatan, insentif khusus bagi nakes di pelosok, penguatan sistem rujukan, hingga pemanfaatan layanan telemedisin.
Di bidang pendidikan, Pemprov memastikan keberlanjutan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), yang mencakup bantuan biaya sekolah hingga Bantuan Biaya Kuliah lewat program Satu Keluarga Satu Sarjana.
Gubernur Agustiar melalui Edy mengapresiasi seluruh masukan dan catatan kritis tujuh fraksi DPRD, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKB, dan PAN. Masukan itu, kata Edy, akan menjadi acuan agar pengelolaan Perubahan APBD 2026 tetap transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
Rapat paripurna ini turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng, kepala organisasi perangkat daerah, serta anggota DPRD Provinsi Kalteng. (neha)
