MAHARATINEWS, Palangka Raya – Jalan rusak yang menghambat aktivitas warga, sulitnya akses air bersih, hingga ancaman kabut asap menjadi persoalan yang mendesak untuk ditangani di wilayah Kalimantan Tengah. Berbagai masalah tersebut mengemuka dalam laporan hasil reses anggota DPRD Kalteng Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang mencakup Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya.
Laporan tersebut dibacakan Amonius Tuyum, S.A.B., dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan I tahun sidang 2026 di DPRD Provinsi Kalteng, Selasa (13/10/2026).
Hasil reses masa persidangan III tahun sidang 2026 itu dihimpun selama 23–30 Agustus 2026 melalui pertemuan dan komunikasi langsung dengan masyarakat di daerah pemilihan.
Dalam laporan tersebut, perbaikan jalan menuju desa dan kelurahan menjadi salah satu aspirasi yang membutuhkan perhatian. Masyarakat mengharapkan pemerintah memprioritaskan akses jalan yang kondisinya rusak karena berpengaruh terhadap mobilitas warga dan pengangkutan hasil pertanian.
Selain infrastruktur jalan, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan terhadap jaringan listrik, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta ketersediaan air bersih, terutama di wilayah pedalaman.
Di bidang kesejahteraan, aspirasi warga mencakup bantuan bagi masyarakat kurang mampu, dukungan untuk rumah ibadah di pedesaan, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha.
Pembangunan sarana transportasi air di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Laporan reses itu turut menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sepanjang 2026, termasuk bencana, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan.
Keterbatasan air bersih dan melemahnya perputaran ekonomi juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Kondisi tersebut dinilai berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap dukungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Melalui laporan hasil reses ini, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten diharapkan memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat. Perbaikan jalan desa, pemenuhan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi warga, serta penanganan dampak karhutla menjadi sejumlah persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. (neha)