MAHARATINEWS, Jakarta – Tokoh nasional dari Kalimantan, Prof. Dr. Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, berharap Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk membatasi pengaruh kelompok oligarki dalam politik dan perekonomian Indonesia.
Ia bahkan menyarankan Prabowo belajar dari gaya kepemimpinan Presiden Rusia Vladimir Putin ketika menghadapi para pengusaha besar yang memiliki pengaruh kuat terhadap kekuasaan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Habib Pangeran di tengah mencuatnya isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang disebut-sebut berkaitan dengan kepentingan kelompok oligarki. Dugaan itu masih membutuhkan penyelidikan dan pembuktian oleh pihak berwenang.
Menurut Habib Pangeran, persoalan tersebut semestinya menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menilai, negara harus memiliki keberanian untuk memastikan kekuatan modal tidak berada di atas kepentingan nasional.
“Saya berharap Presiden Prabowo bisa meniru ketegasan Vladimir Putin dalam menghadapi oligarki. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir pengusaha besar yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan politik dan ekonomi,” ujar Habib Pangeran, dalam keterangan resminya, Minggu (8/11/2026) malam.
Ia menilai, pada awal masa kepemimpinannya di Rusia, Putin mengambil langkah tegas terhadap sejumlah pengusaha besar yang dinilai memiliki pengaruh terlalu kuat dalam kehidupan politik dan ekonomi negara tersebut.
Habib Pangeran berharap ketegasan serupa dapat diterapkan di Indonesia, terutama dalam menata hubungan antara pemerintah, pemilik modal, dan pengelolaan sumber daya alam.
Menurutnya, pengaruh kekuatan ekonomi yang terlalu besar berpotensi menghambat kebijakan pemerintah apabila kepentingan kelompok tertentu lebih diutamakan dibandingkan kepentingan masyarakat luas.
“Dengan latar belakang dan pengalaman kepemimpinannya, saya berharap Prabowo benar-benar berani mengambil langkah radikal untuk mengurangi pengaruh politik para taipan besar. Kedaulatan negara harus diperkuat dan kekayaan alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” katanya.
Ia menyebut sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari perpanjangan konsesi, kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak, hingga pengelolaan industri strategis dan sumber daya alam.
Habib Pangeran juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sistem demokrasi dan konstitusi yang berbeda dengan Rusia. Karena itu, ketegasan pemerintah dalam menertibkan oligarki harus tetap dijalankan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Penegakan hukum harus tetap berada dalam koridor konstitusi, transparan, dan tidak mengabaikan penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Ketegasan negara penting, tetapi kepastian hukum juga harus dijaga,” tuturnya.
Ia menambahkan, mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dapat menjadi momentum untuk mempercepat agenda reformasi hukum dan pembenahan kebijakan ekonomi nasional.
Menurut Habib Pangeran, komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, menertibkan pengelolaan sumber daya alam, serta memastikan tidak ada kelompok yang kebal hukum akan menjadi salah satu ukuran keseriusan pemerintahan Prabowo.
“Ini momentum bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan bahwa negara benar-benar hadir dan memiliki keberanian menegakkan hukum. Jangan sampai kepentingan oligarki justru lebih kuat daripada kepentingan bangsa dan rakyat,” pungkasnya.