MAHARATINEWS, Palangka Raya – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalteng Junaidi menilai panjangnya antrean dapat menjadi tanda bahwa penyaluran BBM ke Palangka Raya belum memenuhi kebutuhan harian.
Junaidi menyebut kebutuhan BBM di Kota Palangka Raya mencapai 205 kiloliter (KL) per hari. Karena itu, ia meminta kuota tersebut dipenuhi agar antrean tidak kembali terjadi seperti sebelumnya.
“Kalau memang kebutuhan kita per hari 205 KL, wajib itu dipenuhi. Kalau masih terjadi antrean, selesai. Harapan kita, Pertamina harus kembali menyalurkan sesuai kuota kita,” kata Junaidi, Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, antrean yang kembali terjadi di seluruh SPBU perlu dilihat dari sisi kecukupan pasokan. Ia menilai solusi utamanya adalah memastikan kebutuhan BBM di Palangka Raya terpenuhi.
Junaidi juga menanggapi kenaikan harga BBM yang dijual sejumlah warung kecil di pinggir jalan ketika terjadi antrean. Harga tersebut disebut bisa mencapai Rp18.000.
Ia mengatakan kondisi itu berkaitan dengan mekanisme pasar ketika barang mengalami kelangkaan.
“Memang hukum ekonomi, kalau barang langka, harga naik. Makanya, apabila terjadi lagi antrean mengular di seluruh SPBU, itu tandanya kuota untuk Kota Palangka Raya kurang salur dari Pertamina,” ujarnya.
Terkait kemungkinan pemerintah mengatur batas harga BBM yang dijual oleh pelangsir, Junaidi mengatakan pemerintah dapat melakukan intervensi dengan mengatur batas maksimal harga.
Namun, menurut dia, kondisi di lapangan tetap dapat dipengaruhi hukum pasar ketika pasokan barang terbatas.
“Pemerintah memang harus bisa melakukan intervensi mengatur batas maksimal atau harga di tingkat eceran tertinggi. Memang bisa, cuma walaupun seperti itu, kadang-kadang di masyarakat tetap saja hukum pasar yang berlaku. Kalau barang langka, harga mahal,” katanya.
Junaidi kembali menekankan pemenuhan kuota sebagai solusi untuk mengurai antrean. Ia mencontohkan, jika antrean kembali terjadi berturut-turut selama tiga hari, penyaluran dapat ditambah dari kebutuhan normal. Menurutnya, apabila 300 KL disalurkan selama tiga hari, antrean akan terurai.
Di sisi lain, Junaidi membantah anggapan bahwa antrean terjadi karena adanya peralihan Pertalite ke BBM subsidi lainnya. Ia menegaskan, persoalannya bukan pada jenis BBM, melainkan pada kecukupan pasokan.
“Pertalite ke apa, ke subsidi? Kalau memang barangnya cukup, tidak terjadi antrean,” tegas Junaidi. (neha)
