MAHARATINEWS, Palangka Raya – Tokoh nasional dari Kalimantan Tengah, Prof. Dr. Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, menilai kekecewaan masyarakat terhadap keadaan sosial, ekonomi, dan politik perlu menjadi perhatian serius para pemegang kekuasaan. Ketika kepedulian melemah, keadilan belum dirasakan secara merata, dan kesejahteraan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, kepercayaan publik terhadap negara dapat menghadapi tantangan.
Menurut Prof. Pangeran, masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk menjawab persoalan sehari-hari. Lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta pembangunan yang merata harus menjadi prioritas.
“Kekuasaan bukan sekadar jabatan dan pengaruh. Kekuasaan adalah amanah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Pemerintah dan para elite harus memastikan bahwa kebijakan yang mereka ambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” demikian pokok pandangan Prof. Pangeran.
Syahwat Kekuasaan Elite dan Isu Ijazah Wapres
Prof. Pangeran menyoroti dinamika politik nasional yang kerap menyita perhatian publik, termasuk polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, persoalan hukum tetap harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, dengan mengedepankan bukti dan ketentuan perundang-undangan. Namun, perdebatan politik jangan sampai menggeser perhatian terhadap persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
“Politik seharusnya menjadi jalan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, bukan sekadar arena perebutan pengaruh. Perbedaan pandangan boleh terjadi, tetapi jangan sampai kepentingan masyarakat justru terabaikan,” demikian pandangan yang perlu dikonfirmasi kepada Prof. Pangeran.
Ia menilai para pemimpin perlu mengarahkan energi politik untuk memperkuat pelayanan publik, membuka lapangan pekerjaan, menjaga daya beli, dan memperluas kesempatan ekonomi. Dengan demikian, demokrasi tidak berhenti pada kontestasi kekuasaan, tetapi menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Jeritan Daerah: Karhutla dan Kesenjangan yang Nyata
Persoalan ketimpangan pembangunan juga terlihat di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa, termasuk Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang menghadirkan ancaman kabut asap, mengganggu aktivitas warga, dan meningkatkan risiko kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta kelompok rentan.
Prof. Pangeran memandang persoalan karhutla perlu ditangani melalui pencegahan yang konsisten, pengawasan kawasan rawan, perlindungan lahan gambut, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran berdasarkan bukti.
“Jangan sampai masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun tanpa perbaikan mendasar. Negara harus hadir bukan hanya ketika api sudah membesar, tetapi juga melalui pencegahan dan pengawasan yang serius,” demikian rumusan pandangan narasumber yang perlu dikonfirmasi.
Kalimantan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional melalui kekayaan sumber daya alamnya. Namun, kontribusi tersebut harus diiringi pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
Fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan akses ekonomi yang memadai merupakan bagian dari hak masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, melainkan menjangkau seluruh daerah secara proporsional.
Melupakan Esensi Kemerdekaan Sejati
Prof. Pangeran juga menekankan bahwa kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui upacara, simbol kebangsaan, atau pergantian pemimpin setiap lima tahun. Kemerdekaan harus tercermin dalam kehidupan masyarakat melalui keadilan sosial, perlindungan hak warga negara, dan kesempatan untuk hidup sejahtera.
Apa arti pembangunan apabila sebagian masyarakat masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan? Apa arti kekayaan sumber daya alam apabila daerah penghasilnya belum menikmati pelayanan publik yang memadai? Pertanyaan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur. Pemerintah juga perlu melihat apakah hasil pembangunan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan.
Keadilan sosial menuntut negara hadir tanpa membedakan wilayah maupun kemampuan ekonomi warga. Setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang layak dan kesempatan yang setara untuk memperbaiki kehidupannya.
Jangan Biarkan Kekecewaan Berubah Menjadi Ketidakpercayaan
Menurut Prof. Pangeran, kekecewaan masyarakat perlu dijawab melalui kebijakan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah harus membuka ruang dialog, mendengarkan keluhan warga, serta menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi.
Anggaran publik juga harus dikelola secara bertanggung jawab agar program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Sementara itu, penegakan hukum harus berjalan secara adil dan tidak tebang pilih.
Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui pidato atau janji politik. Masyarakat membutuhkan hasil nyata yang dapat mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Pada akhirnya, kekuasaan seharusnya menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, bukan tujuan yang mengalahkan kepentingan rakyat.
Prof. Pangeran menempatkan kepedulian, keadilan, dan pemerataan kesejahteraan sebagai hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pemerintah dan para pemimpin politik perlu membuktikan komitmen tersebut melalui tindakan nyata agar cita-cita kemerdekaan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. (perdi)