MAHARATINEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S. Dohong menyoroti lambannya realisasi pekerjaan pemerintah daerah. Hingga Agustus 2026, pelaksanaan proyek melalui satuan kerja pemerintah disebut baru mencapai sekitar 38 persen.
Angka tersebut menjadi perhatian serius DPRD Kalteng. Sebab, waktu pelaksanaan anggaran 2026 terus berjalan, sementara masih banyak pekerjaan pemerintah yang harus diselesaikan.
Arton meminta pemerintah daerah tidak membiarkan kondisi tersebut berlarut. Ia mendorong seluruh satuan kerja segera mempercepat pekerjaan yang telah direncanakan agar target pembangunan tidak terganggu.
Menurut Arton, percepatan pelaksanaan proyek pemerintah tidak semata-mata berkaitan dengan penyerapan anggaran. Pergerakan anggaran pemerintah juga memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, sehingga mendorong kemampuan daya beli masyarakat,” kata Arton.
Ia mengingatkan agar percepatan pekerjaan tetap dilakukan secara terukur. Pemerintah daerah tidak boleh hanya mengejar tingginya serapan anggaran, tetapi juga harus memastikan pekerjaan selesai dengan kualitas yang baik dan memberikan manfaat nyata.
DPRD Kalteng, kata Arton, akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Pengawasan diperlukan untuk memastikan anggaran yang sudah dialokasikan tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen, tetapi benar-benar berubah menjadi pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Di tengah persoalan tersebut, DPRD juga memberi perhatian terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jika kondisi membutuhkan, realokasi anggaran dinilai dapat dilakukan untuk memperkuat penanggulangan bencana.
“DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan program pembangunan berjalan optimal,” tegasnya.
Memasuki masa persidangan berikutnya, Arton memastikan DPRD Kalteng akan terus mengawal kinerja pemerintah daerah. Anggaran harus bergerak, proyek harus berjalan, dan manfaat pembangunan harus segera dirasakan masyarakat. (neha)
