Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Menag Ajak Umat Jaga Persatuan

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Menag Ajak Umat Jaga Persatuan
Dok. Istimewa

MAHARATINEWS, Jakarta – Pemerintah menetapkan awal puasa Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, setelah menggelar sidang isbat penentuan awal bulan di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Kementerian Agama mengambil keputusan tersebut dengan mempertimbangkan hasil hisab dan laporan pemantauan hilal di berbagai titik pengamatan di Indonesia.

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa seluruh laporan rukyatul hilal belum memenuhi kriteria visibilitas yang dipedomani pemerintah. Karena itu, pemerintah menetapkan awal Ramadhan pada Kamis pekan ini.

“Berdasarkan perhitungan hisab dan tidak adanya laporan hilal yang memenuhi kriteria, pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah pada Kamis, 19 Februari 2026,” kata Nasaruddin dalam konferensi pers usai sidang isbat.

Ia menjelaskan, kriteria MABIMS mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Namun, hasil pemantauan menunjukkan elongasi masih berada di bawah ambang batas tersebut. Kondisi ini membuat hilal belum memungkinkan terlihat secara astronomis di wilayah Indonesia.

Sidang isbat melibatkan banyak lembaga, mulai dari Komisi VIII DPR RI, MUI, BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Badan Informasi Geospasial, hingga perwakilan ormas Islam dan pondok pesantren. Kementerian Agama menilai keterlibatan lintas lembaga memperkuat proses penetapan awal Ramadhan secara kolektif dan berbasis sains.

Keputusan pemerintah ini berbeda dengan penetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memulai Ramadhan pada 18 Februari 2026 dengan pendekatan Kalender Hijriah Global Tunggal. Perbedaan metode hisab global dan rukyat lokal kembali memunculkan perbedaan awal puasa di tengah masyarakat.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak umat Islam menyikapi perbedaan dengan bijak dan saling menghormati.

“Perbedaan penetapan awal Ramadhan merupakan ruang ijtihad. Kita tidak perlu saling menyalahkan dan tidak merasa paling benar,” ujar Haedar dalam pernyataan tertulis.

Pemerintah mengimbau masyarakat tetap menjaga persatuan, saling menghargai perbedaan, serta memaknai Ramadhan sebagai momentum memperkuat ibadah dan kepedulian sosial di tengah keberagaman metode penetapan kalender Hijriah. (mnc-red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 325x300banner 325x300banner 325x300