MAHARATINEWS, Palangka Raya – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago memimpin langsung Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Djamari menegaskan seluruh pihak harus bergerak cepat demi kepentingan masyarakat terdampak.
“Kalimat yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama, artinya semua harus bergerak cepat,” tegasnya.
Ia menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak yang telah dilaporkan Bupati Jayawijaya, mulai dari rumah warga hingga fasilitas pendidikan yang rusak akibat konflik.
“Saya tadi melihat para pembicara membahas soal perumahan, sekolah, dan lain sebagainya. Namun, yang harus dikerjakan yang utama adalah yang dilaporkan oleh Bupati, yaitu ada 333 rumah, 1 jembatan, 2 sekolah, 2 ruang sekolah SD, dan 1 PAUD,” ujar Djamari.
Ia turut meminta agar surat kepada Menteri Sekretaris Negara segera disiapkan, serta koordinasi antarkementerian dan lembaga dipastikan berjalan dengan pembagian tugas dan target waktu yang jelas.
Bupati Jayawijaya Atenius Murip menjelaskan, proses pemulihan di daerahnya sudah memasuki tahap rehabilitasi, sementara rekonstruksi masih menunggu. Ia mengakui, keterbatasan anggaran daerah membuat Pemkab Jayawijaya belum sanggup membangun kembali 333 rumah warga yang tersebar di Distrik Wouma, Wamena Kota, dan Hubikiak.
“Kami berharap Menko Polkam beserta seluruh kementerian dan lembaga dapat membantu kami dalam proses pemulihan ini,” kata Atenius.
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan bahwa pemulihan pascakonflik bukan sekadar membangun ulang infrastruktur. Menurutnya, mencegah konflik terulang sama pentingnya, dan hal itu memerlukan pendekatan kultural.
“Ini memang PR berat kita ke depan, sehingga pendekatan kultural menjadi lebih penting,” ujarnya.
Pratikno juga mendorong percepatan pendataan oleh pemerintah daerah agar proses verifikasi dan penganggaran tidak molor.
“Gubernur dan Bupati lakukan pendataan di lapangan secara cepat dan akurat. Kalau pendataan tidak akurat, verifikasi tidak cocok, itu akan butuh waktu lama. Tadi para kementerian/lembaga sudah siap anggarannya. Tapi pendataan ini sangat penting, jangan sampai ada duplikasi dan jangan ada yang tertinggal juga,” katanya.
Ia bahkan mengusulkan pembentukan tim teknis untuk memperjelas pembagian kerja dan target penyelesaian tiap program, termasuk yang bisa ditangani BNPB melalui Dana Siap Pakai.
“Ini bukan sekadar kesanggupan, tapi time frame, kapan dimulai, kapan selesainya,” tegas Pratikno.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengapresiasi koordinasi lintas kementerian tersebut. Ia menyebut Kementerian Sosial telah menyiapkan santunan jiwa bagi keluarga korban yang meninggal dunia.
“Satu hal yang ingin kami sampaikan, dari Kemensos untuk santunan jiwa. Ini sebagai bentuk rasa penghormatan terhadap saudara-saudara kita yang berpulang,” ujar Ribka.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Wakil Mendikdasmen Fajar Riza Ul Haq, Ketua Otsus Papua Velix Vernando Wanggai, serta perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian PU, dan Mabes TNI.
