MAHARATINEWS, Palangka Raya – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sugiyarto, optimistis penerapan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring mampu meminimalkan praktik kecurangan, termasuk dugaan jual beli kursi di sekolah negeri. Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tetap memperkuat pengawasan, terutama pada sekolah yang belum sepenuhnya menerapkan sistem digital.
Menurut Sugiyarto, sebanyak 82 sekolah negeri dan sekolah favorit di Kalimantan Tengah kini telah menggunakan sistem PPDB online yang terintegrasi. Dengan mekanisme tersebut, proses seleksi peserta didik berlangsung secara otomatis berdasarkan jalur yang telah ditetapkan, seperti prestasi, domisili, maupun ketentuan lainnya.
“Kalau sistemnya sudah online seperti sekarang, intervensi menjadi sangat sulit dilakukan. Mekanisme prestasi, jarak, dan jalur lainnya sudah berjalan sesuai sistem sehingga peluang penyimpangan semakin kecil,” ujar Sugiyarto.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan, tingginya minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah favorit masih menjadi tantangan. Banyak calon peserta didik yang tidak tertampung karena keterbatasan daya tampung, sehingga muncul usulan penambahan kuota rombongan belajar (rombel).
Ia menilai penambahan kuota dapat dipertimbangkan sepanjang mengikuti ketentuan pemerintah dan tidak membuka celah penyimpangan.
“Kalau memang ada kebijakan resmi untuk menambah kuota, silakan saja. Tetapi jangan sampai penambahan itu justru dimanfaatkan untuk praktik yang tidak benar. Kalau ada indikasi jual beli kursi, tentu harus ditindak tegas,” katanya.
Sugiyarto meyakini sistem digital menjadi instrumen penting untuk menciptakan proses PPDB yang lebih transparan dan akuntabel. Meski demikian, ia meminta Dinas Pendidikan tetap memberi perhatian khusus kepada sekolah yang proses penerimaannya masih dilakukan secara manual.
Selain mengawal transparansi PPDB, DPRD Kalteng juga mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah. Menurut Sugiyarto, tingginya konsentrasi pendaftar di sekolah favorit menunjukkan masih adanya kesenjangan mutu antarsekolah.
“Solusinya bukan hanya menambah kuota di sekolah favorit, tetapi meningkatkan kualitas sekolah-sekolah lainnya. Dinas Pendidikan harus memperkuat pembinaan guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan melengkapi sarana pendidikan agar semua sekolah memiliki daya saing yang sama,” tegasnya.
Ia berharap peningkatan kualitas pendidikan dilakukan secara merata sehingga masyarakat tidak lagi berbondong-bondong mendaftarkan anaknya ke sekolah tertentu. Dengan demikian, akses pendidikan yang berkualitas dapat dinikmati seluruh pelajar di Kalimantan Tengah tanpa harus bergantung pada label sekolah favorit. (mnc-neha)