MAHARATINEWS, Palangka Raya – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah tidak lagi cukup hanya mengandalkan pemadaman api. Di tengah status Tanggap Darurat Bencana Karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat langkah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak asap, layanan dasar tetap berjalan, dan setiap potensi kebakaran dapat direspons lebih cepat.
Komitmen itu mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, yang digelar DAD Kalteng, di Aula Jayang Tingang (AJT) Lt. I Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (23/9/2026).
Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, TNI, Polri, Dewan Adat Dayak (DAD), dunia usaha, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, untuk merumuskan langkah yang dapat langsung diterapkan di lapangan.
Membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Anang Dirjo menegaskan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan karhutla.
“Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus kita pastikan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya,” tegasnya.
Anang menyebut, kesiapan rumah oksigen, layanan kesehatan, obat-obatan, air bersih, hingga distribusi logistik dan kebutuhan pokok harus tetap berjalan agar karhutla tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Ketua Tim Sosialisasi Mabesad Brigjen TNI Zulkifli mengungkapkan, timnya tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga turun langsung melihat kondisi di lapangan, termasuk mengunjungi Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Barito Selatan.
“Kami juga melihat kondisi nyata di lapangan dan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat dalam hal penanggulangan karhutla,” ucapnya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama seluruh unsur, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, lembaga adat, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, agar penanganan titik api bisa lebih cepat sebelum meluas.
Sementara itu, Ketua Harian DAD Kalteng Andrie Elia Embang menyebut FGD ini sebagai tindak lanjut dari sosialisasi intensif bersama Mabes TNI AD sepanjang Agustus hingga September 2026.
“Kegiatan FGD hari ini merupakan langkah krusial sebagai tindak lanjut langsung dari hasil sosialisasi intensif yang telah dilaksanakan bersama Mabes TNI AD,” ujarnya.
Andrie mendorong keterlibatan lembaga adat untuk membina dan mengedukasi masyarakat agar mencegah potensi karhutla sejak dini, mengingat musim kemarau masih berlangsung.
“Jangan sampai titik api meluas dan membakar masa depan generasi kita,” tegasnya.
Melalui FGD ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menghasilkan langkah strategis, taktis, dan terintegrasi menghadapi sisa musim kemarau, dengan tujuan api lebih cepat ditangani dan masyarakat tetap terlindungi dari dampak asap. (neha)