MAHARATINEWS, Palangka Raya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meminta penyusunan APBD 2027 tidak berhenti pada penetapan angka anggaran, tetapi benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yeni Maria Marselina Katha, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (15/9/2026).
Rapat tersebut membahas pemandangan umum tujuh fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalteng terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menilai APBD harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyusunan anggaran perlu selaras dengan program dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya anggaran berbasis kinerja. Setiap alokasi belanja, menurut fraksi tersebut, harus memiliki target dan manfaat yang terukur sehingga penggunaan anggaran tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan dampak nyata.
Salah satu perhatian yang disampaikan berkaitan dengan kondisi lingkungan dan kebakaran yang terjadi di daerah. Pemerintah daerah diminta serius menangani persoalan tersebut, termasuk memastikan dukungan anggaran dapat digunakan secara optimal.
Di sisi pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan mencatat pendapatan daerah yang semula diperkirakan sebesar Rp5,21 miliar setelah pembahasan kesepakatan menjadi Rp5,39 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran anggaran. Pelaksanaan program harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain itu, sejumlah sektor menjadi perhatian dalam penyusunan APBD. Fraksi PDI Perjuangan meminta keseimbangan penganggaran untuk pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan kepada masyarakat.
Persoalan akses listrik juga disoroti. Pemerintah daerah didorong mempercepat penanganan wilayah yang masih mengalami keterbatasan listrik karena kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan turut menekankan agar APBD menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas serta memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi daerah.
Yeni menyampaikan Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima nota keuangan dan Rancangan APBD untuk diproses ke tahap pembahasan berikutnya. Fraksi tersebut berharap pembahasan teknis dilakukan lebih mendalam agar pelaksanaan anggaran nantinya benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. (neha)
