MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026. Kebijakan tersebut disampaikan dalam sambutan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang diwakili Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo pada Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (1/9/2026).
Edy Pratowo mengatakan, penetapan status tersebut dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dan mempertimbangkan kondisi karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara, jarak pandang, kesehatan masyarakat, serta transportasi.
“Terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2026, kami telah menetapkan status tanggap darurat Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 29 September 2026,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah juga telah mengaktifkan Posko Induk sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla. Selain itu, operasi gabungan melibatkan seluruh unsur terkait, termasuk ASN, TNI, Polri, masyarakat, serta instansi lainnya untuk memperkuat penanggulangan di lapangan.
Edy menyampaikan, pemerintah daerah turut menyiapkan sejumlah langkah mitigasi bagi masyarakat yang terdampak. Upaya tersebut meliputi pembagian masker, pemberian vitamin, penyediaan ruang oksigen di sejumlah lokasi, hingga pelayanan dan pengobatan gratis bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
“Penyediaan ruang oksigen ini sangat penting. Salah satunya berada di Basement Budaya, yang disiapkan dengan fasilitas dan pengobatan gratis bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam situasi karhutla ini,” jelasnya.
Selain layanan kesehatan, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang terdampak karhutla. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi dampak bencana sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Edy berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menangani karhutla. Ia juga mengajak masyarakat bersama-sama mengawal pembangunan di Kalteng agar tetap berjalan di tengah kondisi bencana.
“Kami berharap seluruh masyarakat bisa sama-sama mengawal proses pembangunan yang ada di Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (neha)